Kejati Sulselbar Curhat Soal Minimnya Anggaran Penanganan Perkara Tipikor

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Kunjungan Komisi III DPR RI Bidang Hukum dan HAM ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga dimanfaatkan oleh pihak kejaksaan untuk menyampaikan keluhannya terhadap Anggaran Penanganan Kasus-Kasus, utamanya kasus korupsi di wilayah hukum Kejati Sulselbar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Hidayatullah dalam rapat terbuka bersama Anggota Komisi III DPR RI menceritakan bahwa biaya penanganan perkara khusus tindak pidana korupsi, baik itu oleh Kejaksaan Negri maupun Kejaksaan Tinggi sangatlah kurang.

“secara geografis wilayah hukum kami sangat luas, dan untuk perjalanan sidang Tipikor di Kota Makassar yang ditangani oleh Kejari-kejari ada yang menempuh waktu 12 jam perjalanan,” jelas Hidayatullah

Hidayatullah kemudian menjelaskan bahwa pagu anggaran tahun 2016 untuk Kejati Sulselbar sebesar 228 Milyar rupiah, sementara realisasinya hanya sekitar 69,04% atau 157 milyar rupiah.

Meski demikian, dari total pagu anggaran tersebut tidak serta merta bisa digunakan untuk biaya penanganan perkara, sehingga pihak kejaksaan berencana pada realisasi anggaran tahun 2017 akan memprioritaskan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

“tahun depan kita akan prioritaskan untuk kasus tipikor dengan target realisasi secara keseluruhan sebesar 24 milyar rupiah itu untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak saja, seperti sitaan atau rampasan atau pendapatan hasil denda perkara,” tutup Hidayatullah. (*)