PPP Minta Presiden Jokowi Evaluasi Kementerian dan Lembaga yang Mendapat Rapor Merah

SUARACELEBES.COM, JAKARTA – PPP setuju dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menegaskan tak akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Meski begitu, PPP meminta Presiden mengevaluasi pimpinan pada kementerian dan lembaga yang mendapat rapor merah.

“Kita percayakan saja sepenuhnya sama Presiden. Selain merupakan hak prerogatif Presiden, yang tahu apakah ada kebutuhan reshuffle atau tidak ya Presiden,” ungkap Sekjen PPP Arsul Sani , Kamis (29/12/201).

Soal keputusan Jokowi yang membantah akan melakukan reshuffle, PPP juga mengaku tak ingin ikut campur. Soal kebutuhan personalia di tubuh Kabinet Kerja, menurut Arsul, hanya Presiden yang mengetahui.

“Apakah sudah tepat atau tidak. Kalau nggak ada reshuffle ya kembali kita serahkan pada Presiden,” ucapnya.

Meski begitu, Arsul menyoroti soal kinerja kementerian dan lembaga (K/L) yang belum menunjukkan kinerja bagus. PPP berharap Presiden Jokowi mengevaluasi K/L yang mendapat rapor merah dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Arsul pun meminta Presiden secara transparan melaporkan hasil evaluasinya. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai apakah pimpinan dalam K/L yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja rendah sudah memperbaikinya atau belum.

“Kalau kita mengacu pada rapor LAKIP tahun lalu dari Kemenpan RB, maka yang masih perlu dilakukan adalah pembenahan di K/L yang rapornya ‘merah’, utamanya yang masuk 10 besar terbawah,” terang Arsul.

“Ada baiknya Presiden menyampaikan kepada publik arahan-arahan yang sudah disampaikan kepada 10 K/L tersebut dan apakah sudah ada perbaikan pada kinerja, transparansi, dan akuntabilitasnya,” lanjut dia.

Pengumuman hasil evaluasi, dianggap Arsul, sangat penting. Dengan demikian, publik bisa melihat apakah K/L yang memiliki rapor merah sudah memperbaiki kinerjanya.

“Yang penting ada evaluasi kembali apakah ada perbaikan setelah penerbitan rapor tersebut dan hasilnya disampaikan kepada publik,” sebutnya.

Langkah inilah yang dianggap Arsul penting menjadi poin untuk menentukan apakah reshuffle perlu dilakukan atau tidak. “Kalau setelah evaluasi ternyata tidak ada perbaikan signifikan, ya, maka kita serahkan kepada Presiden apakah perlu di-reshuffle,” tambah anggota Komisi III DPR itu.

Dalam hasil penilaian akuntabilitas kinerja 86 kementerian dan lembaga versi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2015, Kementerian Keuangan berada di urutan paling atas.

Sementara itu, kementerian yang diisi oleh kader PPP, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, berada di posisi ke-53. Kementerian Agama mendapat nilai 62.01 (B). K/L yang berada di posisi buncit adalah Kejaksaan Agung, yang diisi oleh mantan politikus Partai NasDem, M Prasetyo.