Terdakwa Korupsi Laikang Serahkan Bukti Putusan TUN

Sidang kasus dugaaan korupsi penjualan lahan laikang, Kabupaten Takalar di Pengadilan Tipikor Makassar
HUTNasDem

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan lahan di desa Laikang, Kecamatan Mangngarabombang, Kabupaten Takalar kembali bergulir dengan agenda pemeriksaan saksi a de charge atau meringankan, di Pengadilan Tipikor Makassar

Pada pemeriksaan saksi kali ini, terdakwa Noor Uthary dan Risno Siswanto bersama Penasehat Hukumnya menyetorkan bukti kepada Majelis Hakim yang diketuai Bonar Harianja berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) pada perkara gugatan Surat Keputusan Gubernur atas pencadangan lahan transmigrasi yang diajukan oleh warga.

Banner NH-AZIZ

Penasehat Hukum terdakwa, Syamsuddin mengaku bahwa dalam gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan TUN mengamini gugataan dan memenangkan warga sebagai pemilik hak atas tanah di desa laikang. Sehingga dengan diserahkannya bukti tersebut, diharapkan bisa meringankan hukuman terhadap terdakwa.

“kita serahkan ke Majelis Hakim untuk menilai, yang jelas pada gugatan SK disini warga yang menang, sehingga sekiranya memang ada warga yang memiliki alas hak di atas tanah tersebut,” ungak Syamsuddin yang ditemui usai persidangan.

Namun sebelum memasuki tahapan putusan Majelis Hakim, tiga terdakwa yakni Noor Uthary, Sila Laidi dan Risno Siswanto masih akan menjalani beberapa tahapan persidangan. Diantaranya ialah pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum yang rencananya akan dibacakan pada tanggal 17 oktober mendatang.

Tiga terdakwa dijerat atas perannya yakni Camat Mangarabombang lantaran dianggap menguasai dan memiliki lahan di lahan negara seluas 150 hektare Lahan itu telah dijual Rp2000 per meter, sehingga Noor Uthary diduga menikmati hasil penjualan totalnya sebesar Rp3 miliar.

Sementara untuk terdakwa, Risno ikut berperan aktif dalam proses pembebasan lahan membantu pelaku lain yaitu Camat Mangarabombang, Muhammad Noor Uthary, dan Kepala Desa Laikang, Sila Laidi.

Adapun tahap pertama penjualan seluas 150 hektare dihargai 16 miliar lebih. Namun diduga uang itu tidak dinikmati sepenuhnya oleh warga. Warga dalam kasus ini hanya dipergunakan sebagai cangkang sementara penikmat uang yang sebenarnya adalah pemerintah kabupaten.