Herman Heizer Dinyatakan Cacat Hukum sebagai Ketua Hipmi Sulsel

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR -Herman Heizer dinyatakan cacat hukum sebagai Ketua Hipmi Sulsel periode 2016-2019. Keputusan itu setelah penggugat Ir Ringgo Boy Marwan Pombo dan Muh Natsir memenangkan gugatannya di Pengadilan Negeri (PN) 14 Desember 2017.

Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Bazra Basri mengungkapkan, pengadilan negeri (PN) Makassar sudah memutuskan bahwa hasil penyelanggaraan Hipmi 18-19 Desember 2016 dianggap tidak sah dan tidak bersifat mengikat.

“Maka dengan sendirinya kepengurusan yang diketuai Herman Heizer dianggap tidak sah,” katanya saat jumpa pers di Warkop Phoenam, Boulevard, Jumat, 5 Januari.

Sekadar diketahui, penggugat mendudukkan pihak-pihak tergugat seperti, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Bpd Hipmi) provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2013-2016 selaku tergugat.

Kemudian, Panitia Pengarah Musyawarah Daerah XIV Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Bpd-Hipmi) Provinsi Sulawesi Selatan, selaku tergugat II, serta, Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah XIV Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Bpd-Hipmi) Provinsi Sulawesi Selatan, selaku tergugat III.

Terakhir, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Bpp-Hipmi Masa Bakti 2015-2018, selaku Tergugat IV.

Tak hanya itu, penggugat pihak terkait menjadi Herman Heizer, selaku Bakal Calon Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia-Sulawesi Selatan (BPD HIPMI) Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2016-2019 selaku Turut Tergugat I

Juga, Andi Nurhaldin NH, selaku Bakal Calon Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia-Sulawesi Selatan (BPD HIPMI) Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2016-2019, selaku Turut Tergugat II. Serta, Andi Troy Martino, selaku Bakal Calon Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia-Sulawesi Selatan (BPD HIPM) Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2016-2019, selaku turut tergugat.

Menurut Bazra, objek gugatan ada beberapa poin. Seperti, tentang jumlah peserta utusan yang memiliki hak suara, sebanyak lima suara untuk masing-masing Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC-HIPMI) yang berada dalam wilayah BPD HIPMI Sulsel yang tidak mengikuti ketentuan norma Anggaran Rumah Tangga.

“Kita anggap tidak prosedur pelaksanaan Musda Hipmi. Karena tidak dilakukan verikasi para bakal calon Hipmi pada saat itu,” katanya(*)