“Fee Proyek” Pohon Ketapang 30 Persen ke Walikota

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Tersangka kasus dugaan korupsi pohon Ketapang dengan anggaran Rp7 miliar Gani Sirman menyatakan jika dalam proyek yang ditanganinya terdapat fee proyek sebesar 30 persen disetorkan ke Wali Kota Makassar melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Anggaran (BPKA) Pemkot Makassar.

“Memang benar ada fee proyek 30 persen untuk disetorkan ke wali kota dan itu berdasarkan komitmen proyek,” ujar Gani Sirman saat menggelar jumpa wartawan di Makassar, Minggu.
Tersangka yang didampingi pengacaranya Syahrir Cakkari mengatakan, setoran proyek 30 persen itu disetorkan kepada Kepala BPKA Pemkot Makassar Erwin Haiyya yang selanjutnya diteruskan untuk kepentingan “wali kota”.

Gani menjelaskan jika fee proyek sudah ada dalam komitmen yang disepakati oleh semua pihak dan hal tersebut diketahui oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Menurut dia, fee proyek 30 persen itu sudah menjadi kesepakatan awal dan dirinya yang masuk menjadi Plt Kadis Kebersihan dan Pertamanan Makassar selama empat bulan juga kaget saat bendaharanya maupun kepala sub bagian keuangannya menjelaskan hal tersebut.

“Saya kan hanya menjabat empat bulan sebagai Plt sebelum saya pensiun jadi PNS. Nah, yang bikin saya kaget karena kasubag keuangan dan bendahara saya menyampaikan untuk segera menyetorkan 30 persen itu,” jelasnya.

Ia mengaku, fee proyek dengan besaran 30 persen itu sudah menjadi rahasia umum di semua SKPD Pemkot Makassar karena semua proyek-proyek yang dilaksanakan memang harus dikeluarkan 30 persen untuk wali kota dan disetor ke BPKA Makassar.

Diungkapkannya, awal mula kasus ini di tahun 2015 itu Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Azis Hasan telah merancang proyek tersebut hingga mulai ditenderkan pada tahun 2016.
Dalam perjalanannya, Azis Hasan kemudian dimutasi menjadi Kepala BPBD Makassar dan digantikan oleh Syahruddin yang hanya berjalan satu bulan karena meninggal dunia.

Gani Sirman yang menjabat sebagai Asisten II Pemkot Makassar kemudian ditunjuk menjadi pelaksana tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan di mana proyek sudah berjalan dan dilelang oleh pejabat sebelumnya.

“Jadi dalam delapan bulan itu ada tiga kepala dinas termasuk saya. Proyek sudah berjalan termasuk semua komitmen-komitmen yang ada dalam proyek,” jelasnya.

Sebelumnya, mantan pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis DLH) Makassar, Gani Sirman ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan dan penanaman pohon Ketapang tahun 2016 senilai Rp7 miliar.
Gani ditetapkan tersangka bersama tiga pegawai lainnya yakni, Budi Susilo, mantan pegawai honorer Buyung Haris dan Abu Bakar Mujaji.

Penetapan keempat tersangka itu setelah adanya hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel yang menyatakan terdapat kekurangan volume pekerjaan dan mengakibatkan kerugian negara.
Gani Sirman kepada penyidik jika dirinya menjabat tidak terlalu lama dan hanya beberapa bulan saja setelah kepala dinas sebelumnya yakni Syahruddin meninggal dunia. Ia juga ditunjuk karena masa pensiunnya tidak lama lagi atau tepatnya pada 1 September 2017.

“Jadi, saya bukan pak kadis, saya ini hanya diperiksa sebagai saksi karena pernah menjabat plt kadis pertamanan, itu saja. Ini soal ketapang,” ucapnya. (*)