Pakai Cara “Jekkong” Dua Camat Terbukti Kampanyekan NA

SUARACELEBES. COM, BANTAENG -Tiga pejabat Pemkab Bantaeng ditetapkan melanggar tindak pidana Pemilu, Rabu, 23 Mei. Ketiganya terbukti melanggar regulasi dan terlibat dalam kampanye yang digelar Nurdin Abdullah di Kabupaten Gowa, beberapa waktu lalu.

Informasi yang dihimpun di internal Panwas menyebutkan ketiga pejabat itu diduga adalah Camat Tompubulu, Andi Muhlis Hindra (AMH), Camat Bissappu, Muh Amin Basit (MAB) dan seorang lurah berinisial, Sitti Faridah (SF). Ketiganya terbukti melakukan pelanggaran administrasi. Hanya saja, khusus untuk MAB, sentra Gakkumdu Kabupaten Gowa telah menetapkan dirinya sebagai tersangka dan diproses dalam tindak pidana pemilu oleh kepolisian.

Ketiga pejabat ini juga diduga ikut menghadiri kampanye pasangan Cagub nomor urut tiga, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) yang digelar di Kabupaten Gowa, beberapa waktu lalu. Panwas Gowa sendiri masih menelusuri peran pejabat lainnya dalam kasus itu. 

“Mereka terlibat dalam kampanye salah satu Cagub asal Bantaeng,” kata salah satu sumber di internal Panwas Bantaeng. 

Ketua Panwas Gowa, Suharli yang dikonfirmasi terpisah membenarkan hal itu. Hanya saja, kepada wartawan, Suharli tidak membeberkan nama lengkap para tersangka. Dia hanya menyebut inisial ketiga nama itu.

“Ketiganya terbukti dan sedang kita proses. Mereka terbukti melanggar. MAB sendiri sudah memenuhi unsur pidana pemilu. Kasusnya sudah tahap penyidikan dan ditangani Polres Gowa,” jelas dia.

Dia menambahkan, selain sanksi pidana, sentra Gakkumdu Panwas Gowa juga memastikan ketiga nama pejabat Bantaeng itu akan diproses di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Panwas Gowa merekomendasikan untuk pemberian sanksi terhadap ketiga anggota Panwas tersebut.

Dia menambahkan, sejauh ini, Panwas Gowa terus berupaya maksimal untuk menekan terjadinya tindak pidana pemilu. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi secara massif ke seluruh instansi pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk senantiasa menjaga netralitas ASN.

“Sosialisasi terus dilakukan hingga di tingkat PPL untuk memastikan netralitas ASN. Tetapi sampai hari ini, masih ada saja yang melakukan pelanggaran,” jelas dia.(*)