Makassar – Dukungan Djuli Mambayya untuk memenangkan Joko Widodo pada Pilpres 2019 secara terang-terangan dipersoalkan.
Penyebabnya, Djuli sebagai ASN Kadis Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rumah (PUPR) Provinsi Papua sesuai aturan tak boleh terlibat politik praktis.
Dukungan secara terang-terangan itu terlihat dengan dia bentuknya relawan DJM dimana Djuli Mambaya sebagai penggagas.
DJM menggas Relawan Doakan Jokowi Menang (DJM) 2 Periode di Tana Toraja dan Toraja Utara.
Relawan ini menyuarakan dukungan agar Jokowi memimpin Indonesia dua periode.
Juru Bicara Gerindra Sulsel, Sawaluddin Arief menyayangkan hal yang dilakukan dilakukan DJM.
Kata dia, sudah jelas ASN dilarang berpolitik praktis sebagaimana tertuang dalam aturan yanga ada.
Sebagaimana diketahui, Surat Menpan-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
“Berpolitik praktis itu dilarang bagi ASN. Itu tidak etis dan bermoral. Tidak memahami Undang Undang ASN. Kalau benar dia melakukan itu, berarti dia tidak memahami arwah ASN,” kata Sawaluddin Arief saat dikonfirmasi, Jumat (3/8/2018).
Dirinya pun meminta Bawaslu segera menyelidiki pelanggaran tersebut. “ASN kan digaji oleh rakyat, negara. Itu mestinya diproses secara hukum. Bawaslu harus bertindak,” tegasnya.
