Opini : Femomena Politik Diwarnai Simbol Kemewahan

Oleh : Sulaiman Syamsuddin, SH
(Praktisi Hukum)

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Kondisi politik hari ini menggambarkan sebuah perjalanan panjang menuju cita-cita Indonesia sejahtera (welfarestate).

Maklum negara kita sementara menghadapi tahun politik dimana jabatan tidak ada masa daluarsanya, tak lekang oleh waktu diibaratkan penumpang-penumpang yang anteri menaiki bus penuh sesak menjelang mudik lebaran. Hiruk pikuk daerah yg padat penduduk berbondong-bondong menaiki bus, kereta, bahkan pesawat yang jauh hari sudah dibooking utk mendapatkan seat.

Mereka datang dari berbagai latar belakang mulai dri pengusaha, mantan aktifis, agamawan, akademis, praktisi, politisi bahkan tak jarang memang ada yg menggantungkan hidupnya sebagai legislatif tulen bahkan ada juga yang menjadi caleg layaknya mencari sebuah pekerjaan mereka semua melamar pada parpol yang menurutnya terbaik dan dapat mewujudkan cita-cita politiknya. Bahkan ada juga parpol yang melamar dia.

Modal sosial dan financial sering kali menjadi acuan ketika ingin menjadi caleg serta beragam tetapi modal administrasi mungkin seragam terdiri dari secarik atau bundel-bundel kertas yang tak bernyawa yang menumpuk. Kadangkala juga modal administrasi itulah dianggap sebagai syarat layak untuk menjadi wakil rakyat.

Seseorang teman yang mempunyai pekerjaan dibidang profesionalisme pernah bertanya “mengapa orang-orang berbondong-bondong menjadi menjadi legislator?” Saya kemudian menjawab sederhana dan penuh dengan kecemasan: karena politik hari ini diwarnai oleh *simbol kemewahan*. Simbol-simbol kemewahan itu sebagian diperagakan oleh para legislator yang terhormat.

Mereka hadir dengan hal-hal yang identik dgn kemewahan. Lihatlah tidak ada wakil rakyat yg hidup melarat. Pendapatan dari kursinparlemen ditanggung oleh negara pendapatan diluar dari parlemen entahlah. Kemewahan tampak menyilaukan mata fatalnya kemewahan itu menjadi gaya hidup sebagian wakil rakyat kita.

Kemilau kemewahan itu tidak linear dengan kinerja sebagian wakil rakyat kita. Mereka tidak pernah hadir sebagai politisi yang mengabdi ke bawah. Kita tidak pernah tahu apa sebabnya. Eksistensi mereka meleset dari “wakil” yang sebenarnya adalah menguasakan bekerja untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, mengontrol elsekutif serta penganggaran dll.

Jarang sukses sebenar-benarnya sebagai wakil rakyat, tetapi disisi lain kita selalu menyimak dan dipertontonkan pameran kemewahan hidup begitu gencar terpancar dari wakil rakyat kita yang terhormat. Terbesit dalam hati, “dari mana sumber kemewahan itu?” Cokokan KPK kemudian menjawabnya.

Selain itu orang-orang berlomba-lomba menjadi caleg lantaran parpol tidak menetapkan standarisasi kompetensi yg jelas dan ketat dlm menjaring caleg. Yang jamak adalah standarisasi administrasi (ktp, ijazah dll) tetapi standarisasi *SDM* dan moral sungguh tdk dihitung
Menjadi caleg lantas dianggap mudah namun tdk murah

Semua warga negara di Republik ini memang punya hak untuk menjadi calon legislatif tapi kelayakan kompetensi SDM dan Moral tetaplah diutamakan agar parlemen benar-benar berfungsi.

Banyak orang memiliki basis sosial yang kuat tetapi belum tentu SDM-Moralnya sejalan untuk menjadi wakil rakyat.

Banyak orang berduit jumbo, tetapi kapasitas SDM-Moralnya belum tentu oantas menjadi wakil rakyat. Ingat demokrasi tak hanya butuh suara banyak tetapi juga memerlukan kompetensi SDM-Moral yang layak dan pantas agar ketukan palu sidang diparlemen beresonansi krmaslahatan publik.(*)