Ini Penyebab Eks Kadis Kominfo Ismounandar Terseret Korupsi Brosur

PDAM Makassar

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Eks Kadis Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Ismounandar mulai menjalani rangkaian agenda sidang dugaan korupsinya mulai hari ini di Pengadilan Tipikor Makassar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim suaracelebes.com, dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa Ismounandar melalui seseorang yang bernama Ary Budianto telah mengatur Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Kronologi yang tertera dalam dakwaan menyebutkan bahwa, Ismounandar memerintahkan Ary Budianto untuk melakukan survey terhadap biaya percetakan brosur terpadu tersebut.”Ary melakukan survey ke tiga perusahaan yaitu CV Fachry CV Bintang Delapan CV Karya Asri Indah,” ujar jaksa penuntut umum

Namun tanggungjawab yang diberikan Ismounandar kepada Ary tidak terlaksana dengan baik, sebab hasil temuan tim penyidik Ary hanya menanyakan harga percetakan kepada tiga perusahaan yang belakangan diketahui ternyata tidak memiliki mesin percetakan yang sesuai.

Selain itu, dengan survey yang dilakukan secara tidak merinci menyebabkan harga yang dikeluarkan oleh tiga perusahaan masih terhitung normal. Sehingga jika dihubungkan dengan sesuatu yang lazim ditemui dalam dunia percetakan, dimana semakin banyak yang akan dicetak maka semakin murah pula harga yang akan didapatkan tidak ditemukan dalam survey ini.

Adanya penentuan HPS yang disusun dalam kerangka acuan kerja (KAK) tersebut kemudian ditetapkanlah CV Makassar Grafika sebagai pemenang tender, dengan harga 3.900 rupiah per lembar.

Padahal, setelah melalui survey tim penyidik yang melibatkan saksi ahli, harga percetakan brosur tersebut hanya berkisar 2.900 rupiah per lembar. Hal inilah yang menjadi dugaan kuat penyidik bahwa kedua terdakwa secara bersama-sama melakukan penggelembungan dana atau marke up terhadap pengadaan ratusan ribu eksamplar brosur terpadu tersebut.

Atas dasar hal inilah kedua terdakwa yakni Eks Kadis Kominfo Ismounandar dan Direktur CV Makassar Grafika dianggap paling bertanggung jawab atas timbulnya kerugian negara sebesar 730juta rupiah dalam proyek ini.

Gerinra Sulawesi Selatan