2 Politisi Jeneponto Berseteru, Ini Penyebabnya

Warga mengabadikan lokasi Waduk Kareloe Jeneponto. (int)

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Dua putra asal Jeneponto yang duduk di legislatif yakni, Legislator DPR RI Mukhtar Tompo, dan Legislator Syamsuddin Karlos berseteru. Perseteruan ini karena persoalan mandeknya pekerjaan proyek Bendungan Karelloe.

Mukhtar Tompo menyebutkan jika bendungan ini tak juga rampung tahun ini, bakal menjadi kegagalan besar Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) di akhir masa jabatannya.

“Jika tak dibangun tahun ini, maka masyarakat tak kecewa lagi, tapi marah. Proyek ini mulai dirancang saat SYL bupati Gowa saat itu. Isu ini telah mengantarkan beliau jadi Wagub Sulsel, terus jadi Gubernur dua periode,” kata Mukhtar.

Mukhtar Tompo, Anggota DPR-RI.
Mukhtar Tompo, Anggota DPR-RI.

Mukhtar menambahkan, dirinya mengaku heran dan tak habis pikir soal kelanjutan bendungan yang tak kunjung terbangun. Apalagi, Jeneponto seakan-akanĀ  dipaksa bertekuk lutut dengan mengalihkan pembangunan ke wilayah Gowa, yang tadinya proyek ini dibangun di Jeneponto. Baginya, Kareloe hanya jadi pemanis bibir, sandiwara politik, yang isunya hanya mendekati Pilkada Jeneponto dan Pilkada Gubernur.

Momen ini menurutnya harusnya bisa dirampungkan gubernur, lantaran dukungan dan kedekatan emosional dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang juga merupakan putra Sulsel.

“Entah janji apalagi dilontarkan calon gubernur mendatang untuk warga Jeneponto. Bendungan Kareloe itu hanya jadi janji kampanye gubernur selama ini. Pak Gubernur harus menunjukkan komitmennya merampungkan ini,” Sindir Mukhtar.

Pernyataan Muktar Tompo ini yang membuat Syamsuddin Karlos tersinggung, bukan karena Karlos adalah orang terdekat SYL, melainkan tersinggung karena pernyataan Muktar seakan-akan membuat institusi pemerintahan tidak berbuat apa-apa menangani proyek bendungan tersebut.

Bendahara DPW Pan Sulsel, Syamsuddin Karlos.
Bendahara DPW Pan Sulsel, Syamsuddin Karlos. (int)

“Saya minta kepada Muktar Tompo untuk tidak mencari kambing hitam dalam persoalan proyek bendungan Karelloe. Karena kita ini sudah bekerja maksimal, buktinya kita panggil Balai Pompengan untuk rapat bersama membahas persoalan ini,” sindir di DPRD Sulsel.

Karlos menyebutkan, seharusnya Muktar Tompo tahu diri dan tahu memposisikan dirinya, sebab proyek tersebut adalah proyek pemerintah pusat dan menggunakan APBN.

“Muktar Tompo harusnya tahu bahwa proyek tersebut menggunakan APBN, nah dia itukan anggota DPR RI, seharusnya dia yang perjuangan anggarannya. Makanya saya bilang jangan mencari kambing hitam, kira-kira apa kontribusinya di proyek itu, tidak ada,” tutup Karlos. (SO)

PEMKOT-Makassar