Pagu Indikatif Wilayah Parepare Tembus Rp7,49 Miliar, Terbesar Bacukiki Barat Rp2,21 Miliar

PDAM Makassar

SUARACELEBES.COM, PAREPARE – Wakil Wali Kota Parepare, H Pangerang Rahim mewakili Wali Kota Parepare menyerahkan nota kesepahaman tentang pagu indikatif tahun anggaran 2022 kepada Ketua DPRD Parepare, Hj Andi Nurhatina Tipu dalam rapat paripurna DPRD Parepare, Rabu, (6/01/ 2021/.

Wawali Pangerang Rahim mengatakan, penyusunan pagu indikatif wilayah dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan Musrenbang kelurahan dan kecamatan yang berisi indikasi patokan maksimal anggaran dan program kegiatan prioritas. Itu bertujuan untuk menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pada proses Musrenbang ke dalam APBD.

“Penyusunan dan penerapan pagu indikatif wilayah kelurahan dan kecamatan dilakukan dengan asas transparansi, berkeadilan, partisipatif, responsif dan akuntabel. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk pencapaian sasaran prioritas dan target kinerja pembangunan daerah yang serasi dan terintegrasi di dalam RPJMD Kota Parepare,” papar Pangerang.

Pangerang mengemukakan, berdasarkan hasil perhitungan sesuai formulasi dalam rancangan nota kesepahaman tentang kebijakan umum pagu indikatif wilayah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022 senilai Rp7,49 miliar lebih. Nilai itu meningkat Rp151 juta dibandingkan pagu indikatif 2021.

“Jumlah pagu indikatif wilayah tersebut didistribusikan ke masing-masing kecamatan berdasarkan variabel atau indikator penilaian, yaitu untuk Kecamatan Soreang sebesar Rp1,98 miliar lebih, Kecamatan Ujung Rp1,38 miliar, Kecamatan Bacukiki Rp1,92 miliar, dan Kecamatan Bacukiki Barat Rp2,21 miliar lebih,” ungkap Pangerang.

Adapun indikator atau variabel penilaian atas besaran pagu indikatif di setiap kecamatan terdiri dari jumlah penduduk sebesar 25 persen, luas wilayah sebesar 15 persen, jumlah usaha mikro dan kecil sebesar 20 persen, jumlah masyarakat miskin sebesar 15 persen, jumlah kelompok tani dan nelayan sebesar 20 persen dan capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 5 persen.(*)

 

Pemkot Makassar SC