Terdakwa Pungli Pasar Pabaeng-baeng Hadiri Sidang Perdana Tanpa Pengacara

Gerinra Sulawesi Selatan

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Laesa A. Manggong, terdakwa kasus dugaan korupsi dan penggelapan dana pembayaran lods pasar pabaeng-baeng menghadiri sidang perdananya, dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun pada sidang kali pertama ini, Laesa justru tampak tidak didampingi Penasehat Hukumnya.

Terdakwa kasus dugaan korupsi dan penggelapan dana sewa lods pasar pabaeng-baeng, Laesa A. Manggong (dok)
Terdakwa kasus dugaan korupsi dan penggelapan dana sewa lods pasar pabaeng-baeng, Laesa A. Manggong (dok)

Dalam uraian surat dakwaan Jaksa, Laesa diduga menerima suap dan menggelapkan dana pembayaran sewa lods di pasar pabaeng-baeng sebesar 185 juta rupiah.

Laesa yang ditunjuk sebagai Kepala Unit Pasar Pabaeng-baeng melalui SK yang diterbitkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Raya Makassar, melalui jabatannya telah memerintahkan sejumlah stafnya untuk mencari pedagang yang ingin menyewa lods di pasar pabaeng-baeng dengan cara mematok harga sewa sebesar 25juta rupiah.

Padahal berdasarkan ketentuan yang telah disepakati terkait harga sewa lods sebanyak 33 lods tersebut hanyalah sebesar 9,2 juta rupiah per lods.

Pada kasus ini, Laesa mendapatkan 7 pedagang yang menyetujui harga sewa lods yang dipatok oleh Laesa, sehingga terdapatlah selisih harga sewa sebesar 185 juta rupiah, yang dinyatakan sebagai kerugian negara.

Total kerugian 185juta tersebut, kemudian dipergunakan oleh Laesa untuk membeli barang-barang yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

“telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,” ungkap Jaksa di persidangan

Dalam kasus ini, Laesa didakwa pasal berlapis, yakni Pasal 12 huruf a dan b serta pasal 8 Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Andi Muhammad Fadli