Segera Jalani Sidang, Eks Dirut RS Haji Diminta Kembalikan Kerugian Negara

Eks Dirut RS Haji, Nurhasanah Palinrungi

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Kasus Dugaan Korupsi Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Haji Provinsi Sulsel dengan tersangka tunggal, Nurhasanah Palinrungi segera memasuki tahap peradilan. Saat ini pihak kejaksaan tengah menunggu tahap perampungan berkas perkara serta pelimpahan dari pihak Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar.

Adapun keringanan yang diberikan pihak Kejaksaan kepada Eks Dirut Rs Haji tersebut ialah tidak dilakukannya penahanan selama proses hukum berjalan. Nurhasanah akan dibiarkan bebas sebagai tahanan kota jika segera mengembalikan kerugian negara berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Sulsel sebesar Rp350 juta.

“Kita ga akan tahan kalau tersangka segera mengembalikan kerugian negara. Terkait pengembalian itu kami koordinasi terus dengan reskrimsus Polrestabes yang menangani perkara ini,” jelas Kepala Kejari Makassar, Deddy Suwardy Surachman

Deddy mengungkapkan bahwa di tingkat penyidikan, polisi juga tidak melakukan penahanan dengan alasan kemanusiaan yaitu tersangka telah berusia 62 tahun atau kategori renta. Sehingga pihak Kejari juga akan mempertimbangkan kebijakan tersebut.

Sementara itu menurut Deddy, hingga saat ini tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Makassar belum menerima berkas pelimpahan tahap dua dari Polrestabes Makassar. Sepatutnya berkas itu telah dapat dilimpahkan di awal tahun ini untuk segera di sidang di Pengadilan Tipikor Makassar.

Senada, Kasi Pidsus Kejari Makassar, Sri Suryati Malotu juga mengaku belum menerima berkas pelimpahan tersebut. Tetapi pihaknya berharap pelimpahan itu segera dapat dilakukan.

Sri mengurai bahwa kasus dugaan korupsi RS Haji diselidiki kepolisian sejak Juli 2015. Dugaan korupsi yang diusut adalah BLUD tahun 2014 yang nilainya mencapai Rp36 miliar, dengan dugaan awal penyalahgunaan anggaran sekitar Rp5 miliar.

Dana BLUD sendiri merupakan anggaran yang berkaitan dengan Jaminan Kesejahteraan Daerah (Jamkesda), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan pasien umum. Dana itu juga berkaitan dengan anggaran kesejahteraan pegawai.

Kemudian Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) serta pasien umum termasuk berkaitan dengan anggaran kesejahteraan pegawai. Sebelumnya sejumlah pegawai RS tersebut melakukan aksi demostrasi meminta transparan manajemen.(*)

 

PEMKOT-Makassar