SUARACELEBES.COM, PANGKEP- Rapat Paripurna Dprd Pangkep dalam rangka mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 digelar di Ruang Sidang A kantor Dprd Pangkep, Rabu, 8/7/2021.
Rapat Paripurna dipimpin ketua Dprd Pangkep H.Haris Gani didampingi wakil ketua Dprd Pangkep Sofyan Razak.
Dihadiri, Bupati Pangkep H.Muh.Yusran Lologau wakil bupati Pangkep H.Syahban Sammana,OPD,Camat, serta anggota Dprd Pangkep.
Dalam laporan pemandangan umum fraksi partai Golongan Karya (Golkar) Dprd Pangkep yang dibacakan H.Muhtar Sali, ST, fraksi Golkar menyampaikan sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah kabupaten Pangkep.
Di bidang pemerintahan, fraksi Golkar memandang pentingnya partisipasi dan koordinasi serta kehadiran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam setiap kegiatan reses sehingga kegiatan tersebut dapat lebih maksimal.
Di bidang pendidikan, fraksi partai Golkar memandang, dengan lahirnya Perbup No.14 tahun 2021 tentang pembatasan penerima beasisiwa terhadap mahasisiwa dan ber ipk 3,5 tentu menuai polemik baik terhadap mahasisiwa secara keseluruhan maupun terhadap masyarakat Pangkep secara keseluruhan, selain bertentangan atau tidak sesuai dengan batang tubuh APBD tahun 2021 terhadap nomenklatur bantuan beasisiwa gratis untuk mahasiswa maupun ekspktasi pendidikan berkelanjutan.Oleh karenanya sekiranya Perbup tersebut dapat dikaji ulang pada pembahsas APBD perubahan demi keadilan bagi seluruh mahasiswa asal Pangkep untuk mendapatkan bantuan beasiswa mulai S1 sampai S3 maupun terhadap peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan.
Di bidang infrasturktur, salah satu dari 3 poin yang menjadi sorotan dalam pemandangan umum fraksi partai Golkar adalah, adanya beberapa infrastruktur (fisik) yang tidak sesuai dan belum menggunakan pola tuntas sehingga terkesan tidak tepat sasaran di masyarakat.
Di bidang kesejahteraan, fraksi partai Golkar memandang perlunya diberdayakan warga lokal dalam setiap kegiatan infrastruktur demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Mendorong pemerintah daerah untuk terus menyelesaikan permasalahan kemiskinan serta pengangguran di kabupaten Pangkep sehingga dapat keluar dari urutan 23 termiskin di sulawesi selatan.
Di bidang kesehatan, fraksi Golkar menyadari dan masih terus menyoroti serta mendorong pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan stunting sehingga tahun 2024 kabupaten Pangkep masuk dalam kategori daerah bebas stunting.Perlunya memaksimalkan kwalitas pelayanan serta peralatan kesehatan di Puskesmas.
Bupati Pangkep H.Muhammad Yusran Lologau memberikan pendapat/ jawaban atas setiap pandangan umum yang dilontarkan fraksi yang ada di Dprd Pangkep. (Amn)
