Wabup Jeneponto Bantah Mengetahui Dana 23 Milyar Sebagai Program Aspirasi

Wakil Bupati Jeneponto menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dana aspirasi kab. Jeneponto di Pengadilan Negeri Makassar. (dok)

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, Mulyadi Mustamu membantah ikut menyetujui terkait adanya penambahan program aspirasi yang hendak dimasukkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2013.

Dalam persidangan, Mulyadi bersaksi bahwa dirinya bahkan tidak hadir dalam rapat paripurna untuk pengesahan RAPBD tahun 2013 yang digelar sekitar bulan maret saat itu.

“saya pribadi tidak setuju yang mulia dengan adanya penambahan tersebut, makanya saya tidak hadir paripurna,” ujar Mulyadi dalam persidangan

Sementara itu, saat ditanya mengenai penyebab keterlambatan pengesahan RAPBD tahun 2013 saat itu, ia mengaku bahwa faktor penyebabnya ialah karena draft KUA PPAS-RAPBD yang baru masuk pada bulan desember.

Wakil Bupati Jeneponto, Mulyadi Mustamu saat dimintai keterangan di pengadilan. (dok)
Wakil Bupati Jeneponto, Mulyadi Mustamu saat dimintai keterangan di pengadilan. (dok)

Perihal adanya hal lain yang menjadi faktor penyebab dalam pengesahan tersebut, ia mengaku hal itu dibahas di setiap komisi dan tidak menjadi wewenang dirinya sebagai Ketua DPRD untuk melakukan intervensi.

“sepengetahuan saya, karena draftnya terlambat masuk, mengenai ada faktor lain itu menjadi pembahasan setiap komisi dan saya tidak pernah ikut rapat komisi,” tambah Mulyadi

Berdasarkan fakta persidangan, telah terungkap bahwa ada kepentingan DPRD Kabupaten Jeneponto yang mengajukan penambahan anggaran sebesar 23 Milyar rupiah yang kemudian menjadi faktor utama keterlambatan pengesahan tersebut.

Fakta inilah yang kemudian menjadi dugaan adanya tindak pelanggaran hukum yang menyeret sejumlah anggota legislator DPRD Jeneponto dalam kasus ini. (*)

PEMKOT-Makassar