SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Kordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Deny Rahadian menilai bahwa agenda percepatan pembangunan Sulsel harus mengintegrasikan peta partisipatif.
Karena model pemetaan partisipatif saat ini telah menjadi cara yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan.
“Dulu, peta partisipatif adalah peta untuk ‘menangkis’peta yang dibuat pemerintah. Namun dewasa ini, peta partisipatif menjadi rujukan bagi pemerintah untuk merancang agenda pembangunan”
Ia menambahkan bahwa saat ini, JKPP bersama WALHI Sulsel dan jaringan lainnya telah memiliki 92 peta partisipatif di Sulawesi Selatan. Peta tersebut dibuat oleh masyarakat, dan tidak sedikit menjadi rujukan bagi perencanaan pembangunan di level desa, kawasan pedesaan, kecamatan, hingga kabupaten.
Tentu kami berharap kedepan, peta partisipatif ini juga diadopsi oleh pemerintah provinsi Sulsel sebelum menyusun RPJMD.
Sementara, Dr Alan Koropitan, Tim Ahli Kantor Staf Presiden mengatakan, Tata Ruang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat saat ini.
Di Sulsel, ia berharap pembahasan Rencana Zonasi Wilaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di DPRD segera rampung, dan mengakomodir kepentingan nelayan.
Selain itu, perlu didorong kebijakan yang mengintegrasikan tata ruang darat dan laut, agar pembangunan tidak hanya di darat, dan mengabaikan pesisir dan laut.
Apalagi, di media, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, berkeinginan menjadikan Sulsel sebagai lumbung hasil laut atau lumbung ikan. Maka sudah pas bila Prof NA mengintegrasikan kebijakan ruang darat – laut di Sulsel.
“Proses integrasi ini sebenarnya jadi program prioritas presiden. Terkait di Sulsel, RZWP3K dan RTRW nya kita dorong terintegrasi. Kalau berhasil dalam konteks politik, Sulawesi Selatan pasti bisa menghasilkan produk kebijakan ini. Satu perda bagus sekali, dua juga tidak apa-apa. Kalau ini jadi di Sulsel, saya yakin ini bisa contoh untuk provinsi lain,” jelasnya.(*)
