Ini Pengakuan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar Dalam Sidang Korupsi Dana Aspirasi

Bupati Kabupaten Jeneponto, Iksan Iskandar didudukkan dalam persidangan sebagai saksi dalam kasus korupsi dana aspirasi tahun 2013 atas terdakwa Burhanuddin, di Pengadilan Tipikor Makassar, Rabu, (11/01/2017)

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Bupati Kabupaten Jeneponto, Iksan Iskandar kembali didudukkan dalam persidangan sebagai saksi dalam kasus korupsi dana aspirasi tahun 2013 atas terdakwa Burhanuddin.

Sidang yang digelar di ruang Sultan Hasanuddin, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berlangsung alot. Majelis Hakim terus mencecar saksi dengan sejumlah pertanyaan mengenai variabel utama keterlambatan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2013.

Iksan Iskandar yang didudukkan dalam persidangan mengakui bahwa ada tarik ulur antara pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ) sebelum dilakukannya pengesahan.

“ada permintaan dari dprd untuk mengakomodir sejumlah kegiatan diluar dari hasil musrembang,” ujar Iksan dalam persidangan

Lebih rinci, Iksan juga menjelaskan bahwa salah seorang anggota tim anggaran pemerintah daerah, Mangga Kulle sempat melaporkan terkait permintaan DPRD kepada dirinya.

“Saya terima laporan dari anggota tim bahwa ada harapan DPRD, jadi saya sarankan bertemu Bupati untuk konsultasi, setelah itu saya tidak lagi difungsikan,” sebut Iksan kepada Majelis Hakim

Lebih lanjut, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Muhammad Damis juga mempertegas bahwa keterlibatan Iksan Iskandar yang saat itu sebagai Sekretaris Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah hanya pada sampai penyusunan draft KUA-PPAS sementara mengenai tarik ulur hingga terjadi keterlambatan pengesahan, Iksan mengaku menyarankan untuk konsultasi dengan Bupati Radja Milo yang saat itu menjabat.

Adapun fakta persidangan yang terungkap, bahwa ada permintaan sejumlah anggaran oleh Anggota Dewan sebesar 23 Milyar untuk diakomodir dalam RAPBD tahun 2013 yang menyebabkan keterlambatan pengesahan dan molor hingga maret 2013. Padahal seharusnya, RAPBD disahkan pada januari atau sebelum anggaran dipergunakan. (*)

 

PEMKOT-Makassar