SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Berhembus kabar di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Polewali Mandar (Polman) terkait rencana pembatalan pembayaran tunjangan kinerja (Tukin). Walaupun sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati Polman, Muhammad Hamzih, sempat menandatangani surat keputusan mengenai pembayaran Tukin, kabar terbaru menyebutkan bahwa kebijakan tersebut dibatalkan akibat efisiensi dan refocusing anggaran Pemkab Polman.
Pada Selasa sore, 11 Februari 2025, insiden terjadi di lingkungan Pemkab Polman. Seorang oknum ASN berteriak “bakar kantor” sebagai bentuk kekecewaan terhadap isu pembatalan Tukin yang beredar setelah rapat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Teriakan tersebut cukup menghebohkan, terdengar hingga ke lokasi pertemuan Taman Aspirasi (Harmonis), tempat beberapa jurnalis sedang menunggu kedatangan Pj Bupati Polman untuk melakukan pertemuan dengan wartawan.
Sejumlah ASN di Pemkab Polman membenarkan adanya oknum ASN yang meneriakkan pernyataan tersebut. Protes ini menggambarkan kekecewaan yang dirasakan oleh beberapa ASN terkait pembatalan pembayaran Tukin.
Menanggapi kabar tersebut, Pj Bupati Polman, Muhammad Hamzih, menyatakan bahwa ia baru mengetahui informasi tentang pembatalan pembayaran Tukin tersebut. Hamzih menegaskan bahwa ia sudah menandatangani persetujuan pembayaran Tukin dan berharap keputusan tersebut tidak dibatalkan. “Tugas saya sudah selesai, tinggal proses di Bagian Keuangan. Saya kira ada anggarannya, itu sudah dihitung,” jelas Hamzih kepada sejumlah media, Selasa lalu.
Ia juga menambahkan bahwa selama satu bulan bertugas di Polman, terdapat tiga tugas utama yang ditugaskan oleh bupati terpilih, yaitu penyelesaian masalah sampah, persoalan Tukin, dan membayar utang pemerintah daerah. Hamzih pun mengungkapkan rasa bangga memiliki Bupati terpilih, Samsul Mahmud (Aji Assul), yang disebut tidak tergantung pada pengusaha dan memiliki niat tulus untuk membangun daerah demi kepentingan rakyat.
Hamzih menegaskan bahwa sebagai Pj Bupati Polman, ia berani mengambil keputusan demi memperjuangkan kepentingan masyarakat dan berharap kebijakan yang telah disepakati dapat tetap terlaksana dengan baik.
