Aktivis Anti Korupsi Ikut Kecam Mendikbud

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy untuk memblokir dana dari pusat untuk Pemprov Sulsel di sektor pendidikan ikut dikecam oleh sejumlah aktifis anti korupsi di Makassar.

Komisiner Lembaga Kajian Anti Korupsi (LKAK), M Arsyad mengatakan, sikap kelembagaan Kemndikbud atas ancaman pemblokiran dana pusat ke Sulsel adalah keputusan yang tidak tepat dan tergolong kekanak kanakan.

“Pemblokiran dana tanpa alasan yang substansi adalah sebuah tindakan koruptif yang dipertontonkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. Karena dana pusat sudah jelas untuk Sulsel, tapi hanya karena ketersinggungan atas surat protes atas tanpa koordinasi ke daerah, maka ada ancaman itu. Itu namanya menteri kekanak kanakan,” beber Arsyad, Minggu (12/2/2017) di Makassar.

Menurutnya, jika Mendikbud merasa tersinggung dan terganggu atas surat protes Pemprov Sulsel terkait kunjungan menteri tanpa berkoordinasi dengan pemerintah setempat seharusnya menteri kembali menginstropeksi diri secara pribadi dan kelembagaan.

Pemprov Sulsel dalam hal ini Dinas Pendidikan Sulsel hanya berupaya melakukan penataan birokrasi yang ideal, sehingga tercipta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Tidak langsung menteri melakukan koordinasi dengan sekolah tanpa sepengetahuan pemprov. Ini akan menimbulkan benih benik korupsi,” ujar Arsyad.

Atas pemblokiran dana tersebut, Arsyad menuding bahwa ada indikasi kementerian berupaya membangun konspiratif antara staf kementerian dengan pihak sekolah.

Hal yang sama dikatakan Ketua Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Makassar, Rais Rahman. Menurutnya, apa susahnya melakukan koordinasi atau penyampaian ke pemerintah setempat atas kunjungan menteri.

“Tanp ada koordinasi, maka watching dog atau pengawasan itu sulit dilakukan. Kalau ada kegiatan di sekolah oleh menteri tanpa ada sepengetahuan pemprov maka pengawasan tidak maksimal. Buntutnya, aroma korupsi akan tercipta di seklah sekolah,” ujar Rais.(*)

PEMKOT-Makassar