Forsosmas Desak Proses Tender Jalan Nasional Sakbang-Tallang Seko Dibatalkan Karena Berimplikasi Kerugian Negara

Pemkot Makassar SC
BAPENDA Makassar SC

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Sosial Kemasyarakatan dan Pemerintahan (Forsosmas) Sulsel, MS Baso DN, menegaskan proses pekerjaan pelelangan yang dilakukan balai jalan propinsi di lokasi pembangunan pekerjaan jalan nasional Sakbang-Tallang Seko terkesan dipaksakan.

“Aneh dan tidak masuk akan perusahaan penawaran tertinggi yang dimenangkan, sementara ada perusahaan yang yang memasukkan penawaran rendah yang justru akan menyematkan keuangan negara, tidak dimenangkan. Kami minta proses tender ini dibatalkan dan dilakukan proses ulang,” kata Baso, Selasa (12/03/2019)

Lebih jauh pihaknya menegaskan dirinya minta tim dari Kementrian PUPR dan aparat penegak hukum, kalau perlu BPK dan KPK untuk melakukan investigasi, dan kalau terbukti ada pelanggaran prosedur dan indikasi pemaksaan kehendak serta kecurangan, kami minta Menteri PUPR mencopot Kepala Balai Jalan Provinsi karena tidak cermat dan tidak profesional menjalankan tugasnya dan memproses secara hukum, karena berimplikasi merugikan keuangan negara
Menurut Baso, diera keterbukaan saat ini, tidak boleh lagi ada tindakan dan sikap mengarahkan seseorang atau perusahaan untuk memenangkan sebuah proses tender proyek, karena bisa menimbulkan kerugian negara dengan melibatkan unsur penyelenggara pemerintahan/negara dalam dugaan tindak pidana korupsi.

“Kalau ada seseorang atau perusahaan yang dipaksakan untuk menjadi pemenang, apalagi penawarannya lebih tinggi dari peserta yang lain, maka kemungkinan telah terjadi deal diantara panitia dan peserta tender tertentu yang ujung-ujungnya bermuara pada terjadinya tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan serta dapat terjadi kesepakatan berupa materi,” tegas Baso.

Untuk itu, pihaknya meminta, agar panitia tender dan Kepala Balai Jalan Provinsi Sulsel untuk segera membatalkan proses pekerjaan atau proyek yang dimenangkan oleh pihak penawar tertinggi, karena akan berimplikasi kerugian negara.”Jika hal ini dibiarkan, maka kami akan melaporkan hal tersebut ke BPK dan KPK,” tegas Baso.(*)

Perumda Parkir Makassar
Pangkep SC