Ahli Hukum Perdata : Putusan Perdata Andi Citta Berpotensi Bebaskan Idris Syukur Ditingkat Banding

Gerinra Sulawesi Selatan

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Kasus Dugaan Grativikasi yang menjerat Andi Idris Syukur, Bupati non Aktif Kabupaten Barru terus bergulir hingga tingkat Banding. Setelah mendapat vonis 4 tahun 6 bulan hukuman penjara, Idris melalui Penasehat Hukumnya, Aliyas Ismail mengajukan upaya hukum Banding yang saat ini tengah menanti proses persidangan selanjutnya.

Prof. Dr. Muzakkir, SH MH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus Ahli Hukum Perdata menjelaskan secara universal bahwa ketika sebuah kasus dugaan grativikasi diperhadapkan dengan jual beli yang sah secara hukum, maka dugaan tindak pidananya secara otomatis telah gugur.

“kalau pendapat saya, jika sebuah kasus dikatakan grativikasi lalu terbukti pada putusan perdata adalah proses jual beli, maka dalam hal ini tidak ada grativikasi,” ujar Prof. Muzakkir

Lebih lanjut, Prof Muzakkir menjelaskan bahwa putusan perdata yang menyebutkan sebuah proses jual belinya adalah sah, maka hasil putusan tersebut bisa dijadikan alat bukti dalam perkara pidana, yang selanjutnya bisa menjadi pertimbangan Hakim untuk menghilangkan sifat melawan hukum dalam perkara pidananya.

“hakim bisa mempertimbangkan putusan perdata tersebut, jika diajukan sebagai alat bukti,” tambahnya.

Adapun soal putusan perdata serta pidananya belum menjadi putusan inkrah atau berkekuatan hukum, Prof Muzakkir menegaskan bahwa hal tersebut menjadi keputusan hakim untuk mempertimbangkannya sebagai alat bukti atau tidak.

Sementara itu, dalam perkara yang menjerat Idris Syukur yang diduga menerima grativikasi berupa mobil dari PT Bosowa demi melancarkan proses perizinan tambang di Kabupaten Barru, dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim di Pengadilan tingkat pertama.

Namun sebaliknya dalam putusan perdata yang diajukan oleh Andi Citta Mariogi yang tak lain ialah istri Idris Syukur justru dinyatakan sah oleh hakim.

Menanggapi pendapat ahli hukum Perdata, Penasihat hukum Andi Idris Syukur, Aliyas Ismail optimis jika kliennya dapat lolos dari jeratan sangkaan pidana gratifikasi dan korupsi.

“Secara tidak langsung ahli mengatakan bahwa Andi Idris Syukur tidak melakukan Gratifikasi. Maka itu seharusnya dibebaskan dari perbuatan pidana apapun,” tukas Aliyas.

Aliyas selanjutnya menegaskan bahwa putusan perdata itu telah dimasukkan sebagai bukti pada tingkat banding perkara pidana gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada proses pemberian izin eksplorasi tambang batu gamping dan tanah liat di Kabupaten Barru. (*)

 

Andi Muhammad Fadli