Tanggapan ACC Terkait Kasus Bupati Diduga Jual Aset Pemda Takalar

Gerinra Sulawesi Selatan

 

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar telah  meningkatkan status kasus dugaan penjualan lahan aset pemerintah daerah Kabupaten Takalar ‎dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Kejaksaan Tinggi Sulselbar, menemukan indikasi kuat terjadinya penjualan asset daerah berupa tanah seluas 150 hektare di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, diduga melibatkan bupati dan sejumlah pihak yang terkait.

Atas kasus tersebut, Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi menyebut pihak pemerintah, dalam hal ini kepala daerah tidak semestinya melakukan penjualan terhadap lahan tersebut.

“Mestinya, bupati hanya menjadikan tanah negara sebagai lahan investasi, bukan untuk diperjualbelikan,” ungkap Direktur Riset ACC Sulawesi, Wiwin Suwandi.

Wiwin menambahkan, jika tanah negara berarti dikuasai oleh negara, menjadi milik negara karena merupakan aset/kekayaan negara. Pengelolaan tanah negara bisa dipihak ketigakan dalam bentuk hak kelola tetapi bukan hak milik karena status kepemilikannya oleh negara.

Sementara itu terkait pemberian izin prinsip menjadi hak bupati sebagai kepala daerah. Meski demikian, Wiwin mengaskan menjual tanah negara merupakan perbuatan melawan hukum.

‎”Mengeluarkan izin prinsip kewenangan itu dipegang kepala daerah, dalam hal ini Bupati.‎ Tanah negara merupakan keuangan negara sebagaimana disebut dlm UU Keuangan Negara. Menjual tanah negara merupakan perbuatan melawan hukum, dan merugikan keuangan negara,” ungkapnya.

Sebelumnya Kasi Penkum Kejati Sulselbar Salahuddin menyebut Sekdes, kades dan Camat melakukan penjualan lahan di Laikan dan Unaga  yang merupakan lahan transmigrasi sebagai tindak lanjut atas izin prinsip yang dikeluarkan bupati.‎

Setelah izin prinsip dikeluarkan, hal tersebut selanjutnya ditindak lanjuti oleh Sekdes, Kepala desa dan Camat dengan melakukan penjualan. Dalam penjualan tersebut dilakukan rekayasa seolah-olah tanah tersebut adalah tanah warga.

Dalam kasus ini pihak kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan telah memeriksa sejumlah pihka terkait, diantara Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin.

 

Andi Muhammad Fadli