Eks Kadis Kominfo Makassar, Ismounandar Ditahan Penyidik Kejari Makassar

PDAM Makassar

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Eks Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Ismounandar akhirnya ditahan oleh penyidik kejaksaan negri kota makassar, usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam, hari ini (14/11/16)

Ismounandar ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 16 Agustus 2016 pada kasus dugaan korupsi dan mark up dana pengadaan brosur Makassar Smartcity pada tahun 2015, dimana Ia berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus sebagai pengguna anggaran (PA).

Kepala Kejaksaan Negri Makassar, Deddy Suwardy Surachman memperlihatkan brosur Makassar Smartcity
Kepala Kejaksaan Negri Makassar, Deddy Suwardy Surachman memperlihatkan brosur Makassar Smartcity

Kepala kejaksaan negeri Makassar, Deddy Suwardy Surachman mengatakan, penahanan yang dilakukan terhadap Ismunandar telah sesuai dengan pasal 21 KUHPidana dengan yang didasari dengan terpenuhinya unsur objektif dan subjektif sebagai landasan dilakukannya penahanan.

“Dia akan ditahan di lembaga Permasyarakatan selama 20 hari kedepan dan masih berpeluang untuk diperpanjang guna kepentingan penyidikan,” kata Deddy saat ditemui usai melakukan penahanan.

Dalam kasus ini, tim penyidik telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Mantan Kepala Dinas Kominfo, Ismounandar dan Pemilik Perusahaan CV Makassar Grafiti John SD Pretes.

Sementara itu, kuasa hukum, Ismunandar, Burhanuddin LM mengaku akan segera memasukkan permohonan penangguhan penahanan untuk kliennya. Ia pun mengatakan permintaan penangguhan penahanan tersebut dengan alasan kemanusiaan.

“Paling tidak, bisa jadi tahanan kota, saya akan masukkan secepatnya karena dalam waktu dekat beliau ada hajatan, anaknya akan menikah,” kata Burhanuddin.

Sementara itu, uraian mengenai peran kedua tersangka telah dijelaskan oleh Kasi Pidana Khusus Kejari Makassar, Sri Suryanti Malotu yang menerangkan adanya penentuan harga perkiraan sementara (HPS) yang tidak didasari dengan harga sebenarnya. Sehingga terindikasi adanya penggelembungan dana atau mark up. Hasil audit sementara yang telah dilakukan oleh penyidik, kerugian yang diakibatkan dari perbuatan keduanya mencapai 860 juta rupiah, namun hasil ini masih bisa berubah, karena pihak kejaksaan telah meminta audit juga dilakukan oleh Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan. (SEN)

Pemkot Makassar SC