Pilkada Sidrap 2017, KPU Ajukan Anggaran Rp 44 Miliar

SUARACELEBES.COM, SIDRAP – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap, mengajukan kebutuhan anggaran operasional Pemilihan Kepala Daerah sebesar Rp 44 Miliar. Anggaran tersebut untuk kepentingan pelaksanaan Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati Sidrap yang dimulai tahapannya pada tahun 2017 mendatang.

Usulan anggaran itu, mengalami kenaikan dari anggaran pelaksanaan Pilkada 2013 sebelumnya y sebesar Rp 23 Miliar. Tingginya anggaran pelaksanaan Pilkada yang diusulkan KPUD Sidrap ke pemerintah daerah, dikarenakan adanya perubahan teknis dalam pelaksanaannya.

Dalam Pilkada mendatang, seluruh alat peraga kampanye (APK) akan ditanggung oleh penyelenggara di daerah.

Divisi Program Perencanaan, Muslimin S.Ag yang yang di temui di Kantor KPU Sidrap, Kamis (17/11/2016), mengatakan anggaran tersebut tengah dalam pembahasan di DPRD Sidrap dan terakumulasi melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

“Belum ditahu berapa yang akan disetujui DPRD nantinya, yang jelas anggaran yang di usulkan ini sudah ada pos-pos yang akan dibiayai pada seluruh kegiatan proses Pilkada,” kata Muslimin, di kantornya.

Ia mengaku belum dapat merinci keseluruhan biaya bagi penyelenggaraan Pilkada mendatang karena perlu melalui pembahasan terlebih dahulu dengan pihak terkait. Namun anggaran yang pasti akan dialokasikan adalah kebutuhan alat peraga kampanye yang akan dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Sidrap.

“Jadi KPU tidak melakukan lelang alat peraga seperti kertas surat suara, karena yang berwenang adalah Pemerintah kabupaten Sidrap. Dan semua itu dilakukan bersamaan dengan lelang KPU Provinsi,” paparnya.

Begitu pula, sistem honorer petugas KPU hingga tingkat bawah itu juga ditanggung APBD Kabupaten. Sebab, katanya, operasional kegiatan KPU sudah berbentuk Kelompok kerja (Pokja).

“Dananya akan dialokasikan melalui APBD, karena pemerintah provinsi hanya melakukan dana pendampingan, tidak secara keseluruhan untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur,” lontarnya.

Diharapkan usulan anggaran sebesar Rp 44 Miliar ini disetujui oleh unsur pimpinan DPRD sehingga tidak ada kegiatan yang dipangkas sesuai jadwal. “Kita harapkan pimpinan DPRD dapat memenuhi permintaan kebutuhan anggaran tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sidrap, Dahlia menjelaskan pihaknya sengaja memasukkan standar tertinggi dalam usulan anggaran pilkada, dengan harapan kalaupun ada anggaran yang nantinya dipangkas, bukan berarti tahapan pelaksanaan Pilkada yang harus dihilangkan.

“Intinya sebagai penyelenggara, KPUD akan berupaya menghadirkan Pilkada yang berkualitas dibanding pelaksanaan sebelumnya. Mudah-mudahan dengan standar tertinggi tadi, semua tahapan Pilkada bisa berjalan optimal,” jelasnya.

Selain pengadaan APK ditanggung KPU Sidrap nantinya, sambung Dahlia, tingginya anggaran yang diusulkan juga dengan pertimbangan banyaknya tahapan yang diperkirakan akan menelan anggaran yang tinggi.

Ia mencontohkan, salah satu tahapan yang akan menelan anggaran besar di Pilkada nantinya adalah kegiatan debat kandidat. Untuk acara debat kandidat saja, kata dia, pihaknya membutuhkan anggaran sekira Rp 700 juta untuk dua kali pelaksanaan.

Ketua Divisi Teknis KPU Sidrap, Alimuddin Baharuddin juga menambahkan, tahapan Pilkada Sidrap, sudah mulai berlangsung sekitar Oktober atau paling lambat November 2017.

Sedangkan di Juni 2018, diperkirakan sudah masuk tahap pencoblosan. “Sebenarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal tahapan Pilkada belum keluar. Tetapi jika merujuk tahapan Pilkada 2017, maka gambaran jadwal tahapannya sudah bisa berlangsung pada tanggal rujukan itu,” tandasnya. (*)

 

PEMKOT-Makassar