SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Satuan Tugas Khusus (Satgatsus) Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat akan melakukan upaya paksa terhadap tiga pejabat Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, yakni Herri Iskandar yang merupakan Asisten I bidang Pemerintahan beserta dua pejabat lain, Hermanto dan Andi Nuraeni. Ketiganya hendak dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan mark up pembebasan lahan untuk perluasan bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Hidayatullah menerangkan bahwa keterangan dari ketiga pejabat ini sangatlah penting. Mereka sebagai tim yang ditunjuk langsung oleh Gubernur untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Persetujuan pemberian lahan untuk bandara. Namun ditengarai tim tersebut tidak bekerja sesuai tugas.
“sebelum proses pembebasan lahan, Gubernur membentuk tim yang dipimpin oleh internal Gubernur, mereka yang bertugas menghimpun data dari pemkab maros, bpn dan lainnya untuk menentukan lokasi yang cocok. Tim ini dipimpin oleh asisten 1,” jelas Hidayatullah
Melalui Hidayatullah juga diketahui bahwa ketiga pejabat ini telah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik. Padahal, keterangan ketiganya dianggap penting karena dapat membuka misteri lain dari kasus dugaan korupsi dan mark up pembebasan lahan untuk perluasa bandara Sultan Hasanuddin seluas 60 hektare.
“keterangan mereka sangat penting, karena bisa membuka misteri lain. Mereka itu tim yang menentukan kelayakan dari lahan yang akan diperuntukkan untuk perluasan bandara”, tambahnya
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum, Salahuddin menguraikan bahwa upaya jemput paksa bisa saja dilakukan untuk ketiga pejabat ini, karena mereka tidak koperatif dan dianggap memperlambat proses penyidikan.
“mereka dipanggil tiga kali tapi tidak pernah datang, tim akan lakukan upaya paksa, baik itu dijemput paksa, atau bisa jadi penyidik mendatangi kantornya untuk memeriksa ketiganya,” ujar Salahuddin. (SEN)
