Pandangan Umum Fraksi Di DPRD Hadirkan Wali kOta Parepare

Pemkot Makassar SC
BAPENDA Makassar SC

SUARACELEBES.COM, PAREPARE- Wali Kota Parepare, Taufan Pawe menjawab secara komplet pandangan umum enam fraksi DPRD dalam rapat paripurna di DPRD Parepare, Rabu, 18/11/2020.Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Parepare Andi Nurhatina Tipu dan Wakil Ketua M Rahmat Sjamsu Alam itu, Wali Kota Taufan Pawe menjawab lugas dan garis besar secara umum pandangan fraksi-fraksi. “Prinsipnya ini adalah informasi awal menghadapi pembahasan tingkat selanjutnya,” ujar Taufan Pawe.

Diawali Fraksi Partai Nasdem, Taufan mengaku sependapat bahwa turunnya pendapatan pajak dan retribusi daerah akibat dampak dari pandemi Covid-19. Karena itu, kata dia, Pemkot Parepare akan mengoptimalkan pajak reklame untuk meningkatkan pundi-pundi PAD.

Terkait proses perizinan, kata Taufan, Pemkot Parepare berikan kemudahan dengan aplikasi OSS berbasis internet. “Jadi peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP lebih dimaksimalkan untuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang kami sudah mudahkan dengan aplikasi OSS berbasis internet,” ungkap Taufan. OSS atau Online Single Submission adalah sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Taufan juga mengemukakan, Pemkot Parepare akan mengembangkan Mal Pelayanan, sehingga manajemen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus dioptimalkan. “Mal Pelayanan Terpadu ini akan upayakan jadi yang terbaik di Sulsel,” tegas Wali Kota berlatar belakang praktisi hukum ini.

Sementara soal pemberian insentif pajak kepada pengusaha, Taufan meyakinkan tidak bisa diberikan oleh Pemkot. Yang Pemkot bisa berikan adalah penundaan pembayaran pajak dengan tidak dikenakan denda.

Taufan juga menjawab soal pengisian jabatan. Dia menekankan, pengisian jabatan harus sesuai prosedur dan peraturan perundangan berlaku. “Terkait tambahan penghasilan bagi ASN itu perlu memperhatikan kondisi keuangan daerah,” tekan Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini. Secara umum Taufan menjawab tujuh poin pandangan Fraksi Nasdem dengan runtut dan sistematis.

Sedangkan menjawab pandangan Fraksi Partai Demokrat, Taufan mengaku siap mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk me-review dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Menjawab pandangan Fraksi Partai Gerindra, Taufan merespons Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan pemulihan ekonomi dalam Ranperda APBD 2021. “Kami mendukung harus kreatif, inovatif, dan bekerja keras untuk tingkatkan PAD,” kata Taufan.

Selain itu dalam pandangan Fraksi Gerindra terkait drainase, kata Taufan, SKPD terkait yakni Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah turun melakukan pembersihan dan pengerukan untuk mengatasi sediman dan pendangkalan di sejumlah drainase. “Waduk mini di Jalan Petta Unga kami juga akan optimalkan,” lanjut Taufan.

Sementara terkait pariwisata, Taufan mengulas tentang Perda Rencana Induk Kepariwisataan Daerah. “Ada enam kawasan strategis pariwisata prioritas untuk dikembangkan termasuk Gua Kelelawar yang mengarah ke urban tourism menuju Kota Industri Tanpa Cerobong Asap,” ulas Wali Kota penggagas Teori Telapak Kaki yang sudah diakui Institut Bank Indonesia (BI) ini.

Menjawab Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi, Taufan mengaku merespons pengelolaan pasar di Parepare, termasuk Pasar Wekkee. Selain itu, masalah penyaluran Bansos lebih tepat sasaran juga menjadi perhatiannya.

Dari Fraksi Pakar Indonesia, Taufan menjelaskan, Pasar Kuliner dan UKM yang merupakan hibah Pemerintah Pusat akan dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan kementerian terkait. Itu terkait dengan pengelolaan dan alih fungsi Pasar Kuliner dan UKM. Masalah pengerukan dan pembersihan selokan khususnya di Jalan Kebun Sayur dan wilayah Lumpue, kata Taufan, juga menjadi perhatian serius Pemkot.

Terakhir Fraksi Partai Golkar, Taufan membenarkan dinamika ekonomi dampak pandemi Covid-19. “Kami optimis dengan berbagai langkah pengendalian atas kebocoran anggaran dan peningkatan SDM. Ranperda APBD 2021 ini harus menjawab kebutuhan, kondisi dan masalah saat ini dan masa akan datang termasuk untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini.

Paripurna turut dihadiri Wakil Wali Kota Parepare H Pangerang Rahim, Staf Ahli, Asisten, para Kepala SKPD, Camat, dan Lurah. Hanya saja Taufan sempat menegur karena kepala SKPD yang hadir terbatas. “Saya minta kesadarannya (Kepala SKPD). Karena jawaban dari pandangan umum ini adalah saripati APBD yang menjadi pegangan saudara-saudara,” tandas Wali Kota bergelar doktor ilmu hukum ini. (*)

Badan Intelijen Negara
Pangkep SC