banner dprd mkassar
HUKUM  

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Begini Peran Bupati Takalar Dalam Penjualan Lahan Laikang

pemprov sulsel

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akhirnya menepati janji untuk menyeret Kepala Daerah Kabupaten Takalar, Burhanuddin Baharuddin sebagai tersangka dalam kasus penjualan lahan untuk transmigrasi di desa laikang, kecamatan Mangngarabombang, Kabupaten Takalar.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Tugas Utoto secara resmi merilis penetapan tersangka BB di kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel, Kamis, 20 Juli 2017.

“Kami kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus Laikang. Tersangka berinisial BB, merupakan kepala daerah aktif di kabupaten Takalar,” ujar Tugas.

Keterlibatan Bupati  dalam dugaan korupsi dan penjualan lahan transmigrasi milik negara kepada pengusaha Tiongkok melalui PT Karya Insan Cirebon ini lantaran menerbitkan dan menandatangani izin prinsip.

Izin prinsip yang dikeluarkan pada 2015 ini merupakan tindaklanjut dari permohonan investasi yang diajukan PT Karya Insan Cirebon kepada Bupati Takalar. Izin prinsip yang menjadikan lahan transmigrasi sebagai zona industri berat itupun dikeluarkan bupati untuk memuluskan niat dan atau izin investasi.

Dampak dari keluarnya izin prinsip zona industri berat, yaitu Kepala Kecamatan Mangarabombang Muh Noor Uthari, para kepala desa beserta sekretaris desanya bebas mengeluarkan hak lahan seperti sporadik, surat hak garap dan hak guna bangunan (HGB) atas nama masyarakat.

Tahap pertama penjualan seluas 150 hektare dihargai 17 miliar lebih. Namun diduga uang itu tidak dinikmati sepenuhnya oleh warga. Warga dalam kasus ini hanya dipergunakan sebagai cangkang sementara penikmat uang yang sebenarnya adalah pemerintah kabupaten.

Disinyalir jika tidak terendus, camat beserta perangkatnya akan terus melakukan penjualan lahan itu hingga mencapai angka 2000 hektare. Fakta lahan tersebut adalah lahan negara berdasarkan dokumen SK Gubernur Sulsel pada 1999 yang diperpanjang kembali pada 2007.

Dokumen itu diperoleh setelah memeriksa pejabat UPT Transmigrasi, BPN Takalar, Camat dan Bupati Takalar. Isi SK menjelaskan perihal pencanangan wilayah Laikang seluas 2000 hektare lebih sebagai lahan transmigrasi yang untuk itu status lahannya dikuasai atau milik negara.

Call Center PU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *