Tersangka Kasus Perluasan Lahan Bandara internasional Sultan Hasanuddin Bertambah

foto kejaksaan
pihak kejaksaan tinggi SulSel menerima uang yang disita dari proyek pembebasan lahan untuk perluasan bandara internasional sultan hasanuddin makassar tahun 2015. (Dok)

 

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar Terus melakukan penyelidikan kasus kasus dugaan korupsi perluasan lahan Bandara internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Pihak Kejati menyebut ada tersangka baru dalam kasus ini.

Penambahan penetapan tersangka tersebut ditegaskan ‎Kasi Penkum Kejati Sulselbar, Salahuddin. Ia menyebut penetapan dua orang tersangka yang sebelumnya dilakukan tim penyidik telah bertambah dengan penambahan dua tersangka baru.

“Tersangka sudah ada empat orang, setelah ‎ditetapkan dua tersangka baru,” ungkap Salahuddin, Sabtu (8/10/2016). Dua tersangka baru Salahuddin masih enggan membocorkan identitasnya.

‎Sebelumnya tim penyidik pidana khusus telah menetapkan dua tersangka. Yakni Raba Nur yang merupakan Kades Baji Mangai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros dan Sitti Rabiah yang merupakan seorang warga biasa‎.. ‎

Dua tersangka yang terlebih dahulu ditetapkan saat ini tengah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Guning Sari Makassar. Terkait dua tersangka baru tersebut, Salahuddin juga tak menampik akan dilakukan penahanan. “dua tersangka baru ini akan menyusul,  nanti akan diekpos,” ungkap Salahuddin.

Selian itu dalam Kasus ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat beberapa waktu lalu telah menyita uang hasil dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin senilai Rp8,7 miliar. Dana tersebut diambil di Bank BNI Cabang Kabupaten Maros diduga sisa pembayaran sejumlah lahan yang dibebaskan.

Pembebasan lahan perluasan bandara berstatus internasional itu diperkirakan menelan anggaran pembagunan sebesar Rp500 miliar sejak di mulai pada awal tahun 2016.

Penyidik Kejaksan Tinggi Sulselbar menemukan sejumlah bukti kuat terhadap adanya indikasi perbuatan melawan hukum pada proyek tersebut. Proyek pembebasan untuk keperluan perluasan bandara ini diindikasikan praktik mark up atau pengelembungan dana hingga modus salah bayar dalam transaksi jual beli lahan seluas 60 hektar.