PPP Romi : Menkum HAM harus Tolak Permintaan Djan Faridz

Asrul Sani, Sekjen PPP

 

SUARACELEBES.COM, JAKARTA – Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga kini masih terus berpolemik,  kepengurusan  dipimpin oleh Djan Faridz menyurati Menkum HAM Yasonna Laoly untuk meminta SK PPP Romahurmuziy (Romi) dianulir. PPP kubu Romi tegas meminta permintaan itu ditolak.

Sekjen PPP, Arsul Sani mengatakan Djan Faridz tidak pernah konsisten melangkah. “Saat ini ia sedang menggunakan jalur hukum dengan menggugat SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede April lalu di bawah Ketum Romahurmuziy dan Sekjen Arsul Sani,” ungkap Arsul Sani, Kamis (13/10/2016).

Menurut Arsul, Djan seharusnya konsisten bila sudah memilih jalur hukum yaitu dengan menunggu sampai ada putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, Yasonna Laoly diminta menolak surat dari Djan itu.

“Menkum HAM pun melayani gugatan TUN Djan Faridz tersebut dengan jawaban tegas yakni meminta PTUN Jakarta menolak gugatan Djan Faridz tersebut. Oleh karena itu logika hukumnya, permintaan Djan Faridz di atas ya harus ditolak,” ucap  anggota Komisi III DPR tersebut.

Kepengurusan Romi saat ini sudah mengantongi SK Kemenkum HAM serta solid dan bisa mengajukan calon di Pilkada. Hal ini berbeda dengan kubu Djan Faridz.

“Kepengurusan Djan itu tidak ubahnya gerbong kosong setelah Muktamar islah di Pondok Gede pada April lalu. 48 orang pengurus kubu Djan memilih islah dan bergabung dengan kepengurusan hasil Muktamar tersebut. Hanya beberapa gelintir orang sajang ya notabene orang-orang baru alias mualaf politik di PPP yang tetap tidak mau islah, seperti Djan, Humphrey Djemat, Triana Seroja yang baru bergabung ke PPP setelah Pileg 2014,” ungkapnya.

PEMKOT-Makassar