Tersangkakan Kepala BPN Maros, Kejati Sulselbar Tunggu Pendapat Ahli

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Hidayatullah

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) akan segera mengumumkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dan mark up dana pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dimana, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Maros diduga ikut terseret dalam kasus ini bersama dengan Satuan Tugas A dan B serta Tim Apraisal proyek pembebasan lahan seluas 60 hektare.

Kepala Kejati Sulselbar, Hidayatullah mengatakan, tim penyidik masih menunggu hasil audit dan pendapat ahli yang masih dirahasiakan keahliannya, sebelum menyeret tersangka-tersangka baru tersebut.

“Untuk kepala BPN kita tunggu hasil audit dan pendapat ahli. Sementara berkoordinasi,” ungkap Hidayatullah kepada SuaraCelebes.com kemarin.

Hidayatullah menambahkan bahwa hingga saat ini, audit dan pendapat ahli itu belum Ia peroleh sehingga Ia meminta agar masyarakat dapat bersabar menunggu. Sembari itu, penyidiknya terus bekerja menguatkan alat bukti serta memperdalam keterlibatan pihak lain dalam korupsi tersebut.

Sementara itu, Direktur ACC Sulawesi, Abdul Muthalib berharap Kejati konsisten menetapkan orang nomor satu di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros sebagai tersangka berikutnya. Muthalib berharap tak hanya menetapkan tersangka saja, Satuan Tugas Khusus diminta bertindak tegas memenjerakan kepala BPN di Lapas Klas 1 Gunungsari Makassar seperti yang dilakukan terhadap dia tersangka sebelumnya.

“Supaya tidak melakukan gerakan tambahan seperti menghilangkan barang bukti atau mempersulit penyidikan, Kepala BPN Maros harus juga ditahan. Pokoknya kita tagih terus pak Kajati,” pungkas Muthalib.

Pada proyek pembebasan lahan untuk perluasan bandara Sultan Hasanuddin ini, tim penyidik berhasil menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian negara yang mencapai ratusan milyar rupiah. Modus pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam kasus ini, ialah dengan melalukan manipulasi data terkait sertifikat tanah milik masyarakat di desa baji mangai kecamatan mandai, serta adanya dugaan penggelembungan dana ( mark up ) dalam proyek seluas 60 Hektar ini.

Tim penyidik telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. (SEN)

PEMKOT-Makassar