Barung Mangera Minta ACC Gugat Polda Sulsel

Diskusi tematik yang digelar Anti Corruption Committe Sulawesi, menghadirkan Kadiv Humas Polda Sulsel dan Kepala Kejari Makassar.

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Kepala Devisi Humas Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera melontarkan kalimat menantang kepada Anti Coruption Committe Sulawesi, dalam sebuah acara diskusi publik yang digelar di Labobar Cafe, 7 November 2016. Kombes Pol Frans Barung menantang ACC Sulawesi untuk menggugat dirinya selaku Kadiv Humas Polda Sulsel dalam hal keterbukaan informasi publik.

Polda Sulsel dinilai membatasi akses informasi bagi ACC dalam mengawal kasus-kasus yang bergulir di Polda Sulsel, utamanya kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Merespon kritikan ACC Sulawesi, Kombes Pol Frans Barung langsung meminta ACC untuk menggugat dirinya jika ada akses informasi yang dirasa telah ditutupi oleh pihak kepolisian. Ia pun menyarankan kepada ACC untuk menggugat dirinya dengan menggunakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“saya tantang ACC untuk sengketakan saya kalau mengalami kesulitan untuk mengakses informasi di polda. Selama saya menjadi kadiv humas, permintaan data oleh ACC tidak pernah tuh ke saya,” Kata Frans Barung

Menanggapi hal tersebut, Direktur ACC Sulawesi, Abdul Muthalib menyatakan siap menggugat Polda sekaitan akses informasi yang dikeluhkan. Pasalnya, ACC pernah mengirimkan surat permohonan informasi kasus-kasus korupsi tahun 2014 dan 2015, namun hingga saat ini tidak pernah di tanggapi.

Abdul Muthalib sangat menyayangkan sikap Kadiv Humas Polda, Kombes Pol Frans Barung Mangera. Menurutnya, Polda tidak harus menunggu digugat untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahkan kepada ACC Sulawesi.

“kalau polda komitmen brantas korupsi, jangan dihalangi akses informasi publik, masa harus digugat dulu baru diberikan informasi,” sanggah Abdul Muthalib usai mengikuti diskusi publik bersama Polda Sulsel dan Kejari Makassar.

ACC Sulawesi selaku Lembaga yang bergerak dibidang Hukum dan Pemberantasan Korupsi mengaggap bahwa Polda sangat membatasi akses informasi untuk kasus kasus yang ditangani. Bahkan ACC membandingkan respon Polda Sulsel dengan pihak Kejaksaan yang dinilai lebih baik saat meminta untuk mendapatkan data-data terkait kasus korupsi di Sulawesi Selatan. (SEN)

 

PEMKOT-Makassar