Penghentian 3 Kasus Di Pare-Pare, ACC Garap Rumusan Gugatan Praperadilan

Abdul Muthalib, Direktur ACC Sulawesi

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Penghentian tiga kasus dugaan korupsi di kota pare-pare cukup menyita perhatian publik, termasuk Lembaga Hukum Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi. Saat ini, pihak ACC Sulawesi tengah menggarap draft rumusan gugatan praperadilan penghentian tiga kasus korupsi Kejari Pare-pare. Penajaman rumusan gugatan meminta pendapat ahli akademisi dan aktivis anti korupsi di Sulsel.

Direktur ACC Sulawesi, Abdul Muthalib mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih dalam tahapan diskusi untuk menentukan ahli yang akan mempertajam materi gugatan praperadilan tiga kasus korupsi di Kejari Parepare.

“Kami masih mendiskusikan kasus ini. Mudah-mudahan rumusan gugatan segera rampung. Beberapa pihak akan membantu menajamkan rumusan gugatan kami,” terang Muthalib

Muthalib mengatakan keseriusannya melayangkan gugatan praperadilan karena menilai kentalnya kejanggalan pada penghentian tiga kasus di Kejari Parepare.

Tiga kasus yang dihentikan oleh Kejari Pare-pare secara bersamaan, yakni korupsi bantuan sosial (bansos) sapi bunting Dinas Perikanan Kelautan Pertanian dan Kehutanan (PKPK) Parepare tahun 2012, pengadaan gerobak pedagang kaki lima tahap I tahun 2013 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Parepare dan proyek lampu jalan anggaran tahun 2014 Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Parepare.

Kejanggalan itu, lanjut Muthalib utamanya terdapat pada penghentian korupsi bantuan sosial (bansos) sapi bunting Dinas Perikanan Kelautan Pertanian dan Kehutanan (PKPK) Parepare tahun 2012, yang hanya dihentikan untuk dua berkas tersangka yaitu mantan Kadis PKPK Damilah Husein dan berkas tersangka Ridwan Latim, PNS pada dinas yang sama.

Sementara tiga berkas lainnya yaitu untuk para ketua kelompok tani (koptan) penerima bantuan, kasusnya tetap dilanjutkan. Alasan penghentian dua berkas tersangka itupun dinilai mengada.

“Alasannya karena kedua tersangka Damilah dan Ridwan telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp60 juta saat kasus sudah berada di tingkat penyelidikan. Padahal pengembalian kerugian itu tidak akan menghapus perbuatan pidana,” kesal Muthalib.

Sebelumnya, pihak ACC Sulawesi juga telah mengirimkan surat permintaan salinan penghentian tiga kasus tersebut kepada pihak Kejari Pare-pare. Penghentian kasus-kasus korupsi oleh Kejari Pare-pare bukan hanya menimbulkan tanda tanya, namun juga membuktikan lemahnya penegakan hukum yang terjadi di kota pare-pare, karena pihak penegak hukumnya kalah sebelum bertanding, tutup Muthalib. (SEN)

PEMKOT-Makassar