PPP Tidak Setuju Bawaslu Diberi Kewenangan Bubarkan Partai Politik

Arsul Sani, Sekjen PPP

SUARACELEBES.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie mengusulkan penguatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar mempunyai legal standing untuk mengajukan pembubaran partai politik. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut usulan itu sebagai hal yang kurang sesuai.

“Jika kemudian (Bawaslu) hendak diberi kewenangan, maka namanya ya perlu diubah dulu. Misalnya menjadi Badan Pengawas Parpol dan Pemilu,” kata Arsul kepada detikcom, Rabu (7/12/2016) malam.

Dia mengatakan, masalah pembubaran Parpol harusnya dilakukan di luar lembaga yang bertugas sebagai pengawas jalannya pemilu itu. Penguatan kewenangan Bawaslu, kata Arsul, seharusnya berfokus di beberapa hal terkait pelanggaran awal dalam pelaksanaan pemilu.

“Kalau namanya Bawaslu ya kewenangannya secara prinsip seperti sekarang saja. Kalaupun ada penguatan kewenangan, maka beberapa hal bisa ditambahkan,” jelas anggota komisi III DPR itu.

Sikap PPP terhadap wacana ini menurutnya kurang setuju. Arsul mengatakan sebaiknya fokus Bawaslu dipusatkan untuk mencegah adanya kebocoran awal sebelum pelaksanaan pemilu.

“Kalau soal pembubaran parpol ini, maka bagi PPP lebih baik mengatur hal-hal yang lebih rinci yang dapat menjadi dasar atau alasan pembubaran parpol,” tutur dia.
PPP   Tidak Setuju  Bawaslu Diberi  Kewenangan  Bubarkan Partai Politik

SUARACELEBES.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Jimly Asshiddiqie mengusulkan penguatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar mempunyai legal standing untuk mengajukan pembubaran partai politik. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut usulan itu sebagai hal yang kurang sesuai.

“Jika kemudian (Bawaslu) hendak diberi kewenangan, maka namanya ya perlu diubah dulu. Misalnya menjadi Badan Pengawas Parpol dan Pemilu,” kata Arsul kepada detikcom, Rabu (7/12/2016) malam.

Dia mengatakan, masalah pembubaran Parpol harusnya dilakukan di luar lembaga yang bertugas sebagai pengawas jalannya pemilu itu. Penguatan kewenangan Bawaslu, kata Arsul, seharusnya berfokus di beberapa hal terkait pelanggaran awal dalam pelaksanaan pemilu.

“Kalau namanya Bawaslu ya kewenangannya secara prinsip seperti sekarang saja. Kalaupun ada penguatan kewenangan, maka beberapa hal bisa ditambahkan,” jelas anggota komisi III DPR itu.

Sikap PPP terhadap wacana ini menurutnya kurang setuju. Arsul mengatakan sebaiknya fokus Bawaslu dipusatkan untuk mencegah adanya kebocoran awal sebelum pelaksanaan pemilu.

“Kalau soal pembubaran parpol ini, maka bagi PPP lebih baik mengatur hal-hal yang lebih rinci yang dapat menjadi dasar atau alasan pembubaran parpol,” tutur dia.

PEMKOT-Makassar