Labrak Desak Kejati Sulselbar Ambil Alih Penanganan Kasus Korupsi di Sinjai

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Puluhan orang yang mengatas namakan Laskar Berantas Korupsi (Labarak) kabupaten Sinjai berunjuk rasa di depan kantor Kejati Sulselbar, Rabu (14/12/2016).

Aksi ini terkait kasus korupsi pembayaran gaji PNS non aktif di kabupaten Sinjai. Tak lama berorasi  Mereka langsung ditemui  Kasipenkum Kejati, Salahuddin.

“Kami dari Labrak mencium adanya potensi korupsi berjamaah yang dilakukan oleh pejabat publik pada kasus pembayaran gaji 12 PNS yang sudah menjadi narapidana kasus korupsi periode 2009 hingga 2016 yang merugikan negara sebanyak Rp 700 juta,” ujar koordinator aksi, Awaluddin Adil.

“Itukan sudah jelas, dalam undang-undang aparatur negara, tidak diperbolehkan PNS menerima gaji jika tersangkut kasus korupsi. Tetapi dia (Sekda) yang mengatur semua gaji PNS, malah tetap memberikan gaji kepada oknum pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai yang tersangkut kasus korupsi,” jelasnya.

Pengunjuk rasa ini menilai, Kejaksaan Negeri Sinjai tidak bias  menuntaskan kasus tersebut, ia meminta Kejari Makassar mengambil alih kasus ini.

Dalam kasus ini Kejari sinjai telah menetapkan sejumlah tersangka diantaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sinjai, Tayye Mappasere.

Selain itu mahasiswa ini juga mendesak  Kejati Sulselbar mengambil alih penanganan kasus korupsi mandek di kabupaten Sinjai. Karena kami menilai ada kongkalokomg antara pihak Kejari dan koruptor,” imbuhnya.

Usai menyampaikan tuntutan mereka menyerahkan dokumen pendukung terkait kasus tersebut.
Dokumen tersebut kemudian diterima secara resmi oleh Salahuddin dan berjanji akan menindak lanjuti dokumen tersebut.

“Kami akan tindak lanjuti dokumen ini. Kami akan serahkan ke Kepala Kejaksaan tinggi sesegera mungkin,” ujar Salahuddin. (*)

 

PEMKOT-Makassar