DPRD Makassar Minta Pemkot Bentuk Perwali Bantuan Hukum

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Rudi Yanto Lallo meminta Pemkot Makassar membuat Peraturan Walikota (Perwali) tentang kelanjutan perda yang diinisiatorinya.

“Perda ini membutuhkan perwali dan sampai hari ini perwali itu belum ada. Selaku ketua pansus saya akan tagih pak wali kota (Danny Pomanto) untuk segera membuat peraturan pelaksanaan teknisnya,” Kata Rudi Yanto, Sabtu (19/11/2016).

Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Makassar  tersebut, dalam jangka waktu enam bulan pasca ditetapkan Perda Bantuan Hukum itu, maka Pemkot Makassar wajib membuatkan perwali.

“Tujuannya mengatur teknis dalam pemberian bantuan hukum kepada warganya yang kurang mampu untuk mendapat keadilan hukum,” jelas Rudi.

Sekretaris dewan (Setwan) DPRD Makassar telah  menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel Ramayana, Jl Gunung Bawakaraeng, Makassar, Sabtu (19/11/2016).

Tampil sebagai narasumber, inisiator Perda Bantuan Hukum Makassar yang juga merupakan anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Makassar Rudiyanto dan mantan Ketua Panwaslu Makassar Amir Ilyas.(*)