Surat Tak Dibalas, ACC Nilai Kejari Parepare Lakukan Pembangkangan

Direktur Riset dan Data ACC Sulawesi, Wiwin Suwandi.

SUARACELEBES.COM, ,MAKASSAR –  Anti Coruption Comite (ACC) telah melayangkan surat ke Kejari Parepare beberapa waktu lalu. Surat tesebut adalah surat yang berisi Permintaan Salinan Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kasus korupsi sapi bunting, pengadaan gerobak jilid 1, dan penerangan jalan umum.

Namun hingga kini, surat ACC tersebut belum ditangapi oleh Kejari Parepare. Direktur Riset dan Data ACC Sulawesi, Wiwin Suwandi mengatakan hal merupakan bentuk pembangkangan secara terbuka terhadap rezim keterbukaan informasi publik (KIP).

Padahal menurutnya hal itu sudah jelas diatur UU KIP No 14 Tahun 2008, Peraturan Jaksa Agung No: PERJAK-032/A/JA/08/2010, dan UU Pemberantasan Tipikor No 31/1999 jo UU No 20/2001. Isinya tentang partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

“Dalam Pasal 18 UU KIP menyebutkan SP3 tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan,”ujarnya.

Tidak hanya dianggap melakukan pembangkangan. Dengan tidak membalas surat ACC, Kejari Pare-Pare juga dianggap menyalahgunakan wewenang, tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi, serta sarat dengan praktek kongkalikong dgn pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tipikor.

“Kejati Sulselbar  juga tidak jauh berbeda. Kejati semestinya mendorong Kejari Pare-pare sebagai bawahannya untuk bersikap transparan terhadap SP3 yang dikeluarkan,”ujarnya.

Wiwin juga mempertanyakan Al diterbitkanya SP3 dalam kasus tersebut.

“Kasus-kasus ini di SP3 alasannya karena kerugian negara telah dikembalikan. Menurut saya hal ini juga merupakan pembangkangan yang dilakukan oleh Kejari Pare-Pare terhadap UU Tipikor Pasal 4 UU TPK secara terang dan jelas menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Disitu juga tertulis bahwa  melawan perintah UU sama saja dengan menyalahgunakan wewenang, karena sumber kewenangan penegak hukum dan penyelenggara negara itu bersumber dari UU,”tegasnya.

Sebelumnya, ACC sudah melayangkan surat tersebut sejak 27 Oktober 2016. Namun hingga saat ini tidak ada respon terhadap surat tersebut.(*)

 

PEMKOT-Makassar