IGI Dukung Mendikbud Izinkan Sekolah Pungut Biaya, Asalkan…

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Ramli Rahim. (dok)

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendukung rencana Mendikbud Muhadjir Effendy untuk mengizinkan sekolah memungut biaya tambahan untuk mengumpulkan dana secara mandiri.

Dalam Rilisnya, Ketua Umum IGI Ramli Rahim menyampaikan, jika mayoritas guru yang tergabung dalam organisasi IGI menyepakati bahwa komite sekolah diperlukan, mengingat ketidak mampuan pemerintah menghadirkan anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pendidikan.

Hanya saja, ada beberapa yang harus dipertegas oleh pemerintah. Pertama, meskipun dalam permendikbud itu ditegaskan perbedaan antara sumbangan, bantuan dan pungutan. Komite sekolah bertugas memfasilitasi bantuan dan sumbangan tetapi menolak dengan tegas pungutan di sekolah.

“Orang tua terutama 5-15 orang anggota komite sekolah ini harus memahami dengan baik perbedaan antara bantuan, sumbangan dan pungutan,” Kata Ramli Rahim.

Kedua, pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa memastikan bahwa keberadaan komite sekolah tidak semakin memperlebar jurang perbedaan antar sekolah.

Pemerintah harus mampu menghapus pengkastaan sekolah serta menjadikan sekolah non rujukan (sekolah imbas) suatu ketika memiliki level yang sama baiknya dengan sekolah rujukan. Solusi permaalah ini adalah menetapkan sekolah-sekolah pada kasta terendah, sekolah dengan label “siswanya nakal, siswanya bodoh, siswanya tukang onar” menjadi sekolah binaan diutamakan atau jika perlu diumumkan sebagai sekolah unggulan.

“Guru-guru berprestasi, guru hebat dan memiliki kelebihan khusus harus ditempatkan di sekolah-sekolah seperti ini sehingga diharapkan satu atau dua tahun kedepan, sekolah-sekolah tidak lagi menjadi sekolah dengan label “buangan” dan anggaran peningkatan sarpras diprioritaskan pada sekolah-sekolah kasta sudra ini,” ujarnya.

Ketiga, pemerintah harus menetapkan besaran porsi khusus untuk siswa tidak mampu atau siswa dengan orang tua berpenghasilan rendah pada sekolah-sekolah berakreditasi A, B dan seterusnya agar kepala sekolah dan komite sekolah tidak mempermainkan penerimaan siswa baru. Hal ini dimaksudnya agar tak hanya mereka yang berkemampuan ekonomi tinggu yang dapat menikmati pendidika terbaik.

Keempat, pemerintah harus membuat mekanisme khusus terhadap pengawasan dana komite sekolah ini, jika perlu, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah penyimpangan dana bantuan dan dana sumbangan tersebut. (*)

PEMKOT-Makassar