Kabar Gembira, Guru di Sulsel Dapat Tunjangan Kinerja

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Kabar gembira buat guru SMA sederajat se-Sulsel. Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sulsel dengan Dinas Pendidikan Sulsel memutuskan guru juga akan mendapatkan Tunjangan Kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

RDP yang digelar di lantai 7 Gedung DPRD Sulsel, Senin (5/2/2018), menyepakati bahwa guru juga harus diberikan TPP karena guru juga adalah pegawai Pemprov Sulsel. Kedudukannya sama dengan pegawai Pemprov lainnya yang bukan guru.

Sebelumnya, sempat terjadi polemik karena guru tidak dimasukkan dalam daftar pegawai yang berhak menerima TPP dengan alasan mereka telah menerima tunjangan lainnya.

Guru pun protes dan sempat melakukan beberapa kali aksi menuntut Pemprov merevisi APBD tersebut.

“Kami ini (guru) juga anak kandung dari Pemprov. Masa kami mau diperlakukan seperti anak tiri. Harus sama juga dong,” kata Ketua MKKS Gowa, Muh. Yusuf, yang juga hadir pada pertemuan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, akan dilakukan revisi APBD secara parsial untuk penyesuaian anggaran. Selanjutnya, akan dibentuk tim untuk mempercepat Anjab (analisis jabatan) dan ABK (analisis beban kerja). Kedua komponen ini mempengaruhi penetapan jumlah TPP tiap pegawai termasuk guru.

Sementara itu Komisi E akan melakukan konsultasi dengan Kemenkeu, Kemendagri dan KPK setelah pertemuan tersebut. Pemberian TPP bagi guru yang sudah menerima sertifikasi.

“Mekanismenya itu dihitung dari selisih dari TPP lainnya. Misalnya guru sudah menerima sertifikasi Rp 4 juta sementara hitungan TPP adalah Rp 6 juta maka TPP yang diberikan tinggal Rp 2 juta,” jelas Sekertaris Disdik Sulsel Setiawan Aswad yang mewakili Kadis Pendidikan Irman Yasin Limpo yang mengikuti Rembug Nasional Pendidikan di Jakarta.

RDP dihadiri oleh Asisten 2 Pemprov, Sekretaris Disdik Sulsel, Sekretaris BKD, Kepala Bidang Otorisasi Anggaran BPKAD, Biro Hukum, Ketua PGRI, Ketua IGI, Ketua MKKS SMK/SMA beberapa kabupaten dan beberapa kepala sekolah dari Makassar.

Rapat RDP dipimpin Ketua Komisi E Kadir Halid dan 5 orang anggota Komisi E.(*)