Forsosmas Dukung Perusda Sulsel Kelola Pabrik Gula Takalar

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR -Keinginan dan upaya serta negosiasi Perusda Sulsel dibawah kepemimpinan Taufik Fachruddin untuk mengelola Pabrik Gula Takalar mendapat respon positif dari Forum Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Sulsel.

Direktur Eksekutif Forsosmas Sulsel, MS Baso DN menegaskan, langkah dan upaya Perusda Sulsel untuk mengambilalih pengelolaan pabrik gula Takalar adalah upaya dan langkah strategis yang harus didukung oleh semua pihak, baik dari pihak PTPN maupun dari pemda Takalar dalam menyelamatkan aset negara/pemerintah serta masyarakat itu sendiri.”Upaya dan keinginan Perusda Sulsel untuk mengelola pabrik gula Takalar merupakan sebuah langkah positif yang harus didukung oleh semua pihak, demi kemajuan dan perkembangan pabrik itu yang selama ini ibarat kata pepatah, hidup tak mampu, matipun tak mau,” tegas Baso.

Menurut Baso yang juga mantan Penasehat pemda Takalar bidang Sosial Kemasyarakatan ini, pabrik gula Takalar selama ini, sudah tidak sehat lagi baik dari segi produksi maupun dari manajemen sumber daya, termasuk nyaris tidak pernah dilakukan peremajaan mesin mesin penggiling tebu yang bersumber dari lahan perkebunan tebu baik milik PTPN maupun masyarakat. Padahal menurutnya, jika pabrik gula Takalar dikelola secara profesional dan modern, maka Takalar dan Sulsel bisa menjadi lumbung gula pasir untuk mensuplai kebutuhan gula pasir di Indonesia.

Lebih jauh dijelaskan, langkah yang harus dilakukan Perusda Sulsel yang merupakan BUMD Pemprov dan pemda Takalar, selain mengambil alih manajemen pengelolaan pabrik gula Takalar, juga harus menginventarisasi ulang lahan lahan perkebunan tebu yang dimiliki selama ini oleh pihak PTPN karena masih banyak lahan perkebunan tebu yang masih diklaim milik masyarakat setempat yang selalu menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan inventarisasi ulang sehingga ada kejelasan dan tidak menimbulkan lagi konflik yang berkepanjangan.

“Kalau memang lahan perkebunan tebu tersebut masih ada milik masyaralat setempat, maka harus diberikan ganti rugi kepada masyarakat yang berhak, tapi kalau bukti bukti pembebasannya jelas dan clear, segera dilakukan eksekusi agar tidak lagi menimbulkan persoalan. Selama ini permasalahan lahan perkebunan tebu masih selalu muncul, padahal sudah sekian puluh tahun pihak PG Takalar dalam hal ini pihak PTPN mengklaim sudah melakukan pembayaran ganti rugi. Ini harus diperjelas dan diclearkan terlebih dahulu,” tegas Baso.

Ditegaskan pula, jika sekiranya Perusda Sulsel mengelola ataupun apapun namanya, harus memberdayakan masyarakat sekitar pabrik gula yang dananya berasal dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan, sehingga masyarakat setempat merasakan dampak positif dari keberadaan pengelolaan pabrik gula Takalar, termasuk membangun infrastruktur jalan dan fasos/fasum diwilayah tersebut.”Saya kira Perusda Sulsel sudah memahami hal seperti ini, tinggal mengaktualisasikan dan merealisasikannya saja,” tegas Baso.(*)