MALINGERING & OBSTRUCTIIN OF JUSTICE

OPINI

“PURA-Pura Sakit & Merintangi Proses Penyidikan”. Jika melihat ke dalam buku pedoman diagnosis gangguan jiwa DSM-IV TR, konteks Malingering adalah adanya kondisi berpura-pura sakit sebagai bagian yang disengaja dengan menampakkan gejala fisik atau psikologis yang palsu atau berlebihan.

Para ahli tidak memasukkannya sebagai penyakit mental karena mereka pura-pura sakit justru termotivasi akibat keadaan lingkungan sekitarnya.

Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi ke-5 malingering dapat dideteksi jika ia memiliki ciri dan tanda sebagai berikut:

Pertama, sedang berada dalam kondisi Medikolegal yaitu ilmu medis yang berkaitan dengan hukum, dalam hal ini orang dengan Malingering “pura-pura sakit” akan kambuh jika sedang berada dalam dalam kasus hukum tertentu.

Kedua, memiliki gangguan kepribadian anti sosial, yaitu gangguan perilaku yang tidak menghargai hukum serta notma sosial yang berlaku.

Dalam hal ini sikap Kooperatif seorang tersangka harus tercermin sehingga mempermudah jalannya proses hukum agar tidak dianggap “OBSTRUCTION OF JUSTICE” merintangi penyidikan, begitupun profesionalisme seorang dokter sangat dibutuhkan dalam menangani dan memeriksa kesehatan pasien yang menyandang status tersangka, sehingga jauh dari jeratan Pasal 267 ayat (1) KUHP.

“Seorang dokter yang sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidan penjara paling lama empat tahun “.

Begitupun dalam pasal 21 UU Tipikor disebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun dan atau denda paling sedikit seratus lima puluh juta dan paling banyak enam ratus juta.

Dengan demikian akan terwujud hukum yang jujur dan tidak memihak “fair and objective”. (*)

Hasanuddin Rahim, SH
Pengacara