Kata Jhon : Mantan Gubernur Sulsel SYL Berpotensi Ikut Terjerat Gegara Video Capres

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Video dukungan terhadap Capres – Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin yang melibatkan 15 camat di Kota Makassar kini berbuntut panjang bergulir di Bawaslu Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, beredar video yang berisi deklarasi dukungan kepada calon presiden (capres) petahana Joko Widodo (Jokowi). Video berdurasi 1 menit itu diawali perkenalan diri seseorang bernama Syahrul Yasin Limpo. Dia adalah mantan Gubernur Sulsel.

“Saya, Syahrul Yasim Limpo, beserta seluruh camat se-Kota Makassar,” kata Syahrul di awal video itu. Ucapan Syahrul lalu diikuti beberapa orang yang mengaku sebagai camat di Makassar. Dalam video itu, Syahrul menyatakan dukungan dan tekad mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin satu periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor…,” kata Syahrul.

Berangkat dari situ, Syahrul yang kini sebagai kader Partai Nasdem rupanya berpotensi ikut terjerat. Hal ini diutarakan oleh Pemerhati Hukum, Jhon Hardiansyah.

Menurut Jhon, dalam Pasal 493 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sangat jelas bahwa setiap pelaksana atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 di poin ke dua dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

“Pak Syahrul sebagai mantan birokrasi yang juga doktor bidang hukum tentu tahu aturan main tentang pemilu. Melibatkan ASN dalam hal ini 15 camat tentu punya konsekuensi hukum,” kata Jhon.

Mantan Gubernur Sulsel itu, lanjut Jhon, sangat jelas melanggar pasal 280 tersebut. Di mana dalam Pasal 280 di ayat dua disebutkan ada 11 larangan bagi pelaksana atau tim kampanye dalam kegiatan kampanyenya mengikutsertakan. Aparatur Sipil Negera (ASN) salah satunya.

“Dalam aturan tersebut sudah sangat jelas ada 11 poin yang dilarang mengikutsertakan oleh tim kampanye,” kata Jhon, Rabu, 27 Februari.

“Di ayat 2 khususnya pada poin F sangat jelas larangan ASN diikutsertakan,” tambahnya lagi.

Sehingga karena itu, menurut Jhon, sebaiknya Bawaslu Sulsel ikut mendalami keterlibatan mantan gubernur Sulsel dua periode itu.

“Kita tentu semua berharap kepada para politisi mampu memberikan edukasi pendidikan politik ke masyarakat,” harapnya.

Sekadar diketahui, pada ayat 2 di pasal 280 tersebut yang dilarang mengikutsertakan diantaranya, Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

Termasuk, Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Dan gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia.

Termasuk lainnya seperti, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa.

“Jadi sudah sangat jelas, Pak Syahrul berpotensi terjerat di pasal ini,” tutupnya.

Sebelumnya, mantan Gubernur Sulsel dua periode itu mengaku kalau video tersebut bersifat pribadi.

“Saya merasa itu ruang private tidak untuk publikasi. Sebenarnya hampir sama dengan selfi-selfi saja,” kata Syahrul saat ditemui di Monumen Mandala, Sabtu, 23 Februari, lalu.

Kata dia, terkait dengan sisipan-sisipan editing, biarkan diperiksa dulu, jangan sampai apapun yang dibilang dikira membela diri. Padahal hanya selfi saja. “Selfie yuk, kayak gitu aja. Saya juga gak sampe kepikiran mau jadi kemana-mana gitu. Video itu hanya ketemu saja, diantara mereka banyak ajudan saya dan murid saya,” tuturnya.(*)

PEMKOT-Makassar