Ketua DPW Inkalindo Sulsel Sinyalir Adanya Pengaturan Lelang Amdal Dinas Bina Marga Pemprov Sulsel

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Sejumlah pemilik perusahaan jasa konsultasi yang bergerak dalam jasa penyusunan dokumen lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), mengeluhkan sikap instansi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sulawesi Selatan, terkait dengan lelang penyusunan dokumen lingkungan Amdal yang membuka beberapa paket lelang Amdal.

Lelang yang dilakukan ini disinyalir ada pengaturan pada satu lembaga lisensi penyusun yang mengeluarkan sertifikat kopetensi Amdal. Pasalnya dalam paket lelang penyusunan dokumen lingkungan Amdal hanya mengsyaratkan tenaga ahli baik ketua tim maupun anggota tim memeliki sertifikat kompetensi dari satu lembaga sertifikasi kompetensi yaitu
LSP- LHI. Sementara saat ini ada tiga lembaga sertifikasi kompetensi yang diakui kementerian kehutanan lingkingan hidup, yaitu LSP- LHI, LSK-LH Intakindo dan LSK LH-Inkalindo.

Terkait hal ini ketua DPW Ikatan Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (Inkalindo)
Sulsel, Abdul Haris Djalante angkat bicara mensinyalir adanya pengarahan yang dilakukan panitia lelang untuk memenangkan pihak tertentu.

“Inikan sudah ada aturannya, mestinya bahwa syarat hanya orang yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal yang diakui kementerian, bukan hanya mengarahkan LSP-LHI sebagai lembaga lisensi,” kata Haris Jalante di Warkop Phoenam Jalan Boulevard Makassar, (12/04/2019).

Sebagaimana yang tercantum dalam PP 27 tentang izin lingkungan, pasal 11 yang berbunyi bahwa penyusun Amdal adalah orang yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal yang keluarkan oleh lembaga ditunjuk oleh kementerian.

Menurut Abdul Haris Djalante persyaratan terkait tenaga ahli yang dibutuhkan dalam paket lelang tersebut perlu ditinjau ulang agar memenuhi prinsip lelang. “Prinsip lelang itu harus adil, bersaing dan transparan sebagaimana dicantumkan dalam Pepres nomor 16, tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah,” jelasnya.(*)