Mappinawang : Tak Ada Ruang Untuk Mempersoalkan Hasil pemilu selain ke MK

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Pakar Pemilu Sulawesi Selatan, Mappinawang SH mengatakan, hukuman pidana terhadap penyelenggara pemilu tidak akan merubah hasil setelah KPU menetapkan hasil pemilu nasional 2019. Baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif.

“Tak ada lagi ruang untuk mempersoalkan hasil pemilu selain ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah KPU menetapkan rekapitulasi nasional,”kata Mappinawang kepada awak media, Kamis (25/7), ketika dimintai tanggapannya terkait banyaknya kasus pidana pemilu yang menyeret penyelenggara di Makassar dan Sulawesi Selatan.

Menurut mantan ketua KPU Sulawesi Selatan ini, ketika KPU sudah ketuk palu lewat hitunggan berjenjang yang telah disahkan dalam pleno, maka tidak ada lagi pintu perubahan selain mekanisme koreksi yang ada di MK. “Jadi, kalau ada perselisihan hasil, salah hitung, kecurangan, manipulasi, perusakan sertifikat, kelalaian penyelenggara, memang bisa kena hukuman pidana. Tapi tidak bisa merubah hasil. Perubahan suara dan hasil hanya di MK. Tidak ada pintu lain,”ungkap Mappinawang menegaskan.

Menurut dia, undang undang yang mengatur pemilu bersifat khusus (lex specialis) sehingga hanya ada satu peradilan khusus yang mengatur tentang koreksi suara, yaitu MK.

“Jika ditemukan ada angka di dalam berita acara di formulir DA1, tetapi SK KPU atas hasil rekspitulasi nasionsan tidak berubah, maka tidak mengubah hasil. Jadi setiap perubahan yang sudah lewat proses pleno di setiap jenjang, itu sah,”kata dia.

Dijelaskan Mappinawang, setelah rekapitulasi nasional, tidak ada ada lagi urusannya dengan DA1, DB, DC. Kecuali ada koreksi lewat mahkmah konstitusi. “Pengadilan diluar MK, bisa memutus perkara pidana, tapi tidak terkait hasil dan selisih suara,”kata advokat kawakan Makassar ini.

Ia menambahkan, kalaupun ada caleg yang mempermasalahkan hasil dengan hanya berbasis C1, DA1, maka akan sia-sia. Sebab, penetapan caleg terpilih tetap berpatokan pada SK KPU Nomor 987 yang didasarkan atas rekapitulasi nasional.

“Makanya sepanjang SK KPU No 987 itu tidak berubah, maka penetapan caleg terpilih tetap berdasarkan SK tersebut. Itulah sebabnya semua sengketa caleg dan pilpres muaranya cuma di MK. Jadi kalau memang ada perubahan DA1, DB, DC, tapi tanpa putusan MK maka itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya tidak sah dan tdk mengikat,”katanya.(*)

 

PEMKOT-Makassar