Forsospolmas: Pansus Hak Angket Harus Hargai Niat Baik JK Ingin Melihat Sulsel Aman dan Damai

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Niat baik Wapres Jusuf Kalla dalam kapasitas sebagai tokoh dan orang tua masyarakat Sulsel harus dihargai oleh pansus hak angket dan para politisi yang hadir dalam pertemuan silaturahmi dikediaman JK beberapa waktu lalu. Meskipun JK menegaskan dirinya tidak ingin mencampuri urusan pansus hak angket terhadap Gubernur dan wakil gubernur namun dengan dilakukan mediasi tersirat JK ingin melihat Sulsel kedepan lebih sejuk, aman damai serta terjalin harmonisasi antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan rakyat Sulsel.
Hal tersebut ditegaskan Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Masalah Sosial Politik dan Kemasyarakatan (Forsospolmas) Sulsel MS Baso DN menyikapi sikap dari pihak tertentu yang masih ‘bergumul’ dan mempertajam persoalan pansus hak angket.

“Pak JK sudah menyempatkan diri memediasi dan mempertemukan pansus hak angket dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Seharusnya hal ini dihargai dan dihormati karena JK bukan saja tokoh dan orang tua kita di Sulsel, tapi lebih dari itu beliau adalah wakil presiden yang ingin melihat situasi politik di kampung halamannya sejuk, aman dan damai serta terjalin harmonisasi antara kedua belah pihak,” tegas Baso.

Lebih jauh dijelaskan, semua pihak harus mengedepankan kepentingan yang lebih besar dan penting bagi kesejahteraan masyarakat, apalagi tokoh sekelas JK sudah turun tangan memediasi persoalan tersebut karena ingin melihat semua pihak baik eksekutif maupun legislatif harmonis dan menyelesaikan persoalan secara baik baik.

“Rakyat menanti kinerja yang langsung menyentuh kebutuhan hidup, kesejahteraan dan bisa menyekolahkan anak anaknya, ini yang lebih urgent dibandingkan berkutat pada persoalan politik. Cukuplah pemilihan legislatif yang lalu membuat rakyat menghabiskan energinya untuk memilih para wakil wakilnya di parlemen. Kini saatnya rakyat ingin menikmati kesejahteraan dan tidak lagi diperhadapkan dengan persoalan politik,” tegas Baso.

Menyinggung adanya ‘celengan’ yang dibuat dan terpampang di kantor DPRD Sulsel yang menurut beberapa anggota pansus hak angket untuk membiayai pansus hak angket, menurutnya, hal itu seharusnya tidak perlu dilakukan karena jika pansus hak angket prosedural dan menjadi hak dari pansus, maka segala biaya yang ditimbulkan menjadi beban negara/Pemerintah serta tidak perlu dibiayai oleh pribadi pribadi apalagi meminta dukungan dari masyarakat untuk dapat memberikan bantuan dana.”Pansus hak angket itu dibentuk oleh DPRD Sulsel, bukan masyarakat, jadi segala biaya yang dibutuhkan harus berasal dari APBD, bukan dari sumber lain yang tidak sah.”Pansus harus menjelaskan kepada rakyat berapa besar anggaran yang digunakan selama bergulirnya pansus hak angket, termasuk biaya perjalanan dinas dan saksi ahli. Untuk menepis isu bukan dengan cara mengedarkan celengan, tapi yakinkan saja rakyat/masyarakat bahwa pansus ini berjalan sesuai dengan prosedur, termasuk dari segi anggaran yang digunakan,” jelas Baso.
Dirinya berharap agar apa yang telah dilakukan oleh JK disikapi dengan bijak oleh pansus hak angket dan melihat JK sebagai tokoh dan orang tua yang mau melihat anak anaknya akur dan harmonis.”Orang lain saja menghargai JK, apalagi kita sebagai masyarakat Sulsel yang selama ini bangga karena JK mengharumkan nama Sulsel, baik Nasional maupun Internasional. JK pasti kecewa dan merasa diabaikan jika apa yang diharapkan tidak terealisasi,” tegas Baso.(*)