Forsospolmas Desak Badan Kehormatan Periksa Pansus Hak Angket

Nasdem

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR -Menyikapi perkembangan politik akhir akhir ini, terutama terkait panitia khusus (pansus) hak angket terhadap gubernur dan wakil gubernur Sulsel, dimana hasil laporan pansus dinilai terdapat beberapa keganjalan dan terkesan ada unsur ketidakadilan, terutama pansus abai dan tidak melakukan pemanggilan terhadap beberapa nama nama yang terungkap dalam persidangan pansus hak angket terhadap beberapa pihak terperiksa, namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pansus, seperti tidak melakukan pemanggilan terhadap beberapa nama nama seperti Ferry dan Anggu.

“Saya lihat ada kesan dalam laporan pansus ibarat ‘leher yang gatal, tapi kepala yang digaruk,” tegas Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Masalah Sosial Politik dan Kemasyarakatan (Forsospolmas) Sulsel, MS Baso DN menanggapi beberapa poin rekomendasi dari pansus hak angket DPRD Sulsel.

Lebih jauh dijelaskan, seharusnya pansus hak angket juga merekomendasikan perihal terungkapnya ada bagi bagi fee sebesar 7,5 persen, kepada aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan kepolisian. Kenapa hal ini tidak dicantumkan khusus pada poin poin di laporan pansus hak angket. yang ada adalah rekomendasi yang dikeluarkan ‘tebang pilih’ dan ada kecenderungan hanya ingin membidik seseorang yakni Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah,”Silahkan Badan Kehormatan melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran etik dan moralitas dari oknum oknum tertentu di parlemen dewan Sulsel,” Pinta Baso.

Dirinya juga sangat menyesalkan sikap yang dilakukan Ketua Pansus hak angket yang menurut info dari sumber dikalangan Fraksi PDIP dan PKS yang tidak diundang untuk mengikuti pembahasan poin poin yang akan dirumuskan sebagai laporan dan rekomendasi pansus hak angket. Bahkan Ketua pansus terkesan arogan selama memimpin persidangan terhadap terperiksa dan pihak yang hadir dalam persidangan.

“Persidangan pansus hak angket itu tidak seperti persidangan umum di pengadilan. Persidangan di pansus hak angket semua rakyat bisa hadir menyaksikan tanpa harus dibatasi apalagi dihalang halangi masuk. Jika alasan karena persoalan tempat harusnya digelar ditempat yang lebih luas dan kalau perlu terbuka, biar semua masyarakat dari berbagai golongan menyaksikan apa dan bagaimana pansus hak angket. BK harus segera melakukan pemeriksaan terhadap anggota dewan, dan jika ditemukan terjadi dugaan penyalahgunaan kewenangan, maka BK harus merekomendasikan anggota dewan tersebut untuk di proses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Baso.(*)