Walikota, ” Kerja Fahami Prosedur”

SUARACELEBEW.COM, PALOPO – Walikota Palopo, Drs. HM. Judas Amir, MH, selaku Inspektur Upacara (Irup) pada upacara awal bulan November yang dilaksanakan lingkup Pemerintah Kota Palopo, Senin 04 November 2019.

Upacara yang dihadiri Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Para staf ASN, dan Staf Honorer yang turut hadir.

Dalam amanat Walikota, menyampaikan bahwa pekerjaan kita sebagai ASN adalah melaksanakan aturan-aturan yang berlaku karena seperti salah satunya aturan memerintahkan kita melaksanakan upacara setiap awal bulan dan hal tersebut wajib dilaksanakan.

“Kita juga ingin memberikan makna yang dibacakan setiap hari senin yakni Pancasila, UUD 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai”. tutur Pak Walikota.

Dirinya juga mengajak agar seluruh ASN bisa berdiskusi untuk lebih mendalami makna dari tiga hal tersebut, sehingga bukan hanya di dengarkan saat upacara tetapi dapat mendalami maknanya serta mengimplementasikan dimana saja kita berada.

“Jika ini sudah kita laksanakan dengan baik, maka kita akan menjadi manusia Indonesia yang paripurna agar lebih yakin jika ini memang kewajiban kita bersama “tutup Walikota.

Usai upacara berlangsung dilanjutkan dengan Coffe Morning yang dilaksanakan di Ruang Pola, lt.II Kantor Walikota Palopo.

Walikota pada cofee morning menyampaikan “Rasionalkan personil unit kerja. Semua jajaran Pemkot Palopo agar memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

” Adapun data BPJS untuk masyarakat pengguna untuk kota Palopo, betul betul apa adanya, khusus di kota Palopo per kelurahan ada identitas khusus peserta BPJS, semua mesti valid. Tegaslah pada pengumpulan data yang valid. Jangan ada rekayasa, karena ini khusus kepada masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan BPJS”

Walikota Palopo, HM Judas Amir mewarning seluruh lurah dan seklur yang ada di kota Palopo. Itu terkait dengan pendataan peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBD selama ini.

Menurut walikota dua periode itu, seiring kenaikan taif iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan per 1 Januari 2020 mendatang, pemkot Palopo harus memvalidkan data penerima. Meski ada kenaikan, pemkot Palopo tetap akan membayarkan iurannya.

“Tanggal 9 hari Kamis pagi, semua lurah dan seklur harus menyetor data peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemkot Palopo,” jelas HM Judas Amir didampingi wakilnya, Rahmat Masri Bandaso Senin (4/11/2019).

“Bagi lurah yang tidak punya data, maaf saja. Saya nonaktifkan untuk sementar.

“Bagi lurah yang tidak punya data, maaf saja. Saya nonaktifkan untuk sementara,” tambah walikota.

Oleh karena itu, walikota meminta kepada masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai pemkot agar segera menyetor foto copy BPJS-nya ke RT/RW, atau lurah setempat.

“Tujuannya, kita mau tahu berapa sebenarnya warga Palopo yang terdaftar sebagai peserta. Apalagi pemerintah telah mengalokasikan puluhan miliar untuk pembayaran iuran BPJS,” jelasnya.

HM Judas Amir juga membeberkan data hasil uji petik BPK terhadap peserta BPJS Kesehatan Palopo yang iurannya ditanggung pemerintah.

“Dari 3.000 sampel peserta, ada sekitar 800-an yang sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Apakah dia meninggal atau pindah domisili di luar kota Palopo, tapi kita tetap bayarkan iurannya. Ini yang mau kita perbaiki. Tapi kalau memang bukan penduduk Palopo, untuk apa kita bayarkan,” tegasnya.(*)