Kesetiaan Brimob Polri sepanjang Masa untuk NKRI

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Proses kelahiran Brimob berlangsung pada periode 1943-1944, masa-masa pembentukan organisasi dan barisan militer yang digerakkan oleh pemerintah militer Jepang, sebagai bagian dari strategi perang Asia Timur Raya. Pemerintah militer Jepang membentuk tenaga cadangan yang dapat digerakkan dengan cepat dan memiliki mobilitas tinggi. Inilah yang kemudian melahirkan Tokubetsu Keisatsu Tai pada April 1944.

Tokubetsu Keisatsu Tai beranggotakan para polisi muda dan pemuda polisi serta didirikan di setiap Karesidenan di seluruh Jawa, Madura dan Sumatera. Tokubetsu Keisatsu Tai memiliki persenjataan yang lebih lengkap dari pada polisi biasa. Para calon anggotanya pun diasramakan dan memperoleh pendidikan serta latihan kemiliteran dari tentara Jepang. Maka dari itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa anggota Tokubetsu Keisatsu Tai adalah pasukan polisi yang terlatih, berdisiplin tinggi dan terorganisasi dengan rapi.

Di setiap Karesidenan, pada akhir tahun 1944 telah dibentuk satuan Tokubetsu Keisatsu tai dengan kekuatan satu Kompi yang beranggotakan antara 60-200 orang, tergantung pada situasi wilayah dan Kompi tersebut berada di bawah kekuasaan Polisi Karesidenan. Pada umumnya Komandan Kompi Tokubetsu Keisatsu Tai berpangkat Itto Keibu ( Letnan Satu ).

Ketika Jepang menyerah kalah kepada sekutu dan kemudian Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu pula masa penggemblengan Tokubetsu Keisatsu Tai telah cukup. Bersama-sama dengan rakyat dan berbagai kesatuan lainnya, anggota Tokubetsu Keisatsu Tai telah bahu-membahu dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejak Jepang menyerah kepada sekutu, maka seluruh satuan semimiliter dan militer di Indonesia dibubarkan. Satu-satunya kesatuan yang masih boleh memegang senjata adalah Tokubetsu Keisatsu Tai. Keadaan inilah yang menempatkan anggota-anggota Tokubetsu Keisatsu Tai menjadi pioner dalam awal perebutan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Satuan ini juga yang mensponsori pembukaan gudang-gudang senjata secara paksa. Pada kelanjutannya, senjata-senjata itu dibagi-bagikan kepada mantan anggota semimiliter dan militer serta para pejuang lainnya.

Tepat pada tanggal 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Tk. I. Mohammad Jasin, saat berlangsung apel pagi yang diikuti oleh semua anggota Polisi Istimewa dan pegawai lainnya di Markas Kesatuan Polisi Istimewa, membacakan teks Proklamasi dari pasukan Polisi Istimewa yang berbunyi,“Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menjatakan Poelisi sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia“.Polisi Istimewa adalah cikal bakal berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada saat pemerintahan Jepang di sebut dengan Tokubetsu Keisatsu Tai. Setelah menyatakan Proklamasi Kepolisian, lalu Polisi Istimewa memperbanyak dan menyebarluaskan teks Proklamasi tersebut dengan cara ditempelkan di tempat-tempat yang ramai, dapat dibaca dan dapat dikunjungi orang. Selain menempelkan teks Proklamasi Kepolisian, Polisi Istimewa juga menempelkan teks Proklamasi Kemerdekan Republik Indonesia. Tindakan selanjutnya adalah mengganti pimpinan Polisi Istimewa dari Jepang yaitu Sidookan Takata dan Fuko Sidookan Nishimoto. Kepemimpinan di Markas Polisi Istimewa kemudian berada di bawah kendali Inspektur Polisi Tingkat I Mohammad Jasin.

Setelah setahun lebih Polisi Istimewa berkiprah di garda depan dalam aneka perebutan fasilitas militer dan tempat-tempat strategis di pulau Jawa dan Sumatera, pada tanggal 14 November 1946 seluruh kesatuan Polisi Istimewa, Barisan Polisi Istimewa dan Pasukan Polisi Istimewa dilebur menjadi Mobile Brigade (Mobrig) atau sekarang terkenal dengan sebutan Brigade Mobile (Brimob).

Era Reformasi.

Polri mendapatkan dukungan publik yang begitu luas, ditandai dengan keputusan politik memisahkan Polri dari institusi dan garis komando TNI pada 1 April 1999. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan ABRI (TNI dan Polri) serta Tap MPR/VII/2000 tentang peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden. Tindak lanjut dari keluarnya kedua Tap MPR tersebut adalah dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang berkaitan juga dengan peran dan posisi TNI dalam peran perbantuannya pada Polri.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara resmi polisi memisahkan diri dari tubuh TNI dan menjadi Polisi Sipil. Perjalanan reformasi Polri secara garis besar dijelaskan bahwa Polri memiliki fungsi pemerintahan negara yang bertujuan dan berperan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menegakkan hukum guna terpeliharanya keamanan dalam negeri dalam kultur Polisi sipil.

Demikianlah sejarah panjang Brimob Polri dalam mengawal Proses Kemerdekaan sampai dengan saat ini untuk NKRI.(*)

PEMKOT-Makassar