Dugaan Korupsi Penjualan Aset Kementerian PUPR, GEMPAR Desak Kejati Periksa Eks Lurah dan Camat 

SUARACELEBES.COM, MAROS – Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (GEMPAR) mendesak Kejati Sulsel periksa dugaan keterlibatan mantan Lurah dan Camat dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset milik Kementerian PUPR di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Makassar.

“Kejati harus serius tuntaskan kasus ini. Dalami dugaan keterlibatan Lurah dan Camat di periode tersebut,” kata Akbar Polo, Ketua DPP GEMPAR NKRI.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) Firdaus Dewilmar berjanji akan memaksimalkan penyelidikan terhadap kegiatan yang ditaksir merugikan negara atau perekonomian negara tersebut.

“Saya akan evaluasi kinerja penyidiknya agar bisa maksimal dalam penanganan kasusnya. Kasus ini saya pastikan berjalan karena terkait juga dengan komitmen kami sejak awal dalam hal penyelamatan aset negara,” jelas Firdaus.

Selain pendalaman data dan saksi-saksi terkait nantinya, pihaknya juga segera berkoordinasi dengan Dirjen Kekayaan Negara di Kementerian Keuangan untuk mengecek sejauh mana status aset milik PUPR yang dikabarkan sudah beralih pengelolaan ke pihak lain.

“Kita cek apakah peralihan statusnya sudah memenuhi prosedur atau jangan jangan di buku aset Kemenkeu masih terdaftar sebagai aset tapi secara fisik ternyata sudah beralih status kepemilikan ke orang lain. Nah ini kita akan dalami lagi,” terang Firdaus.

Bidang pidana khusus (pidsus) Kejati Sulsel menyelidiki adanya dugaan korupsi penjualan aset milik Kementerian PUPR berupa lahan yang berlokasi di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Makassar itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: PRINT-89/P.4/Fd 1/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019.(*)

PEMKOT-Makassar