GEMPAR NKRI, Desak Kejati Segera Periksa Eks Lurah Dugaan Korupsi Penjualan Aset Kementerian PUPR

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR  – Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (GEMPAR) mendesak Kejati Sulsel periksa dugaan keterlibatan mantan Lurah dan Camat dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset milik Kementerian PUPR di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Makassar.

“Kejati harus serius tuntaskan kasus ini. Dalami dugaan keterlibatan Lurah dan di periode tersebut,” kata Akbar Polo, Ketua DPP GEMPAR NKRI.

Lurah di masa itu, kata dia, tidak mungkin tak tahu adanya kegiatan dugaan penjualan aset milik Kementerian PUPR yang dimana lokasi aset yang dimaksud masuk dalam wilayah hukumnya itu.

“Aset PUPR kan berada di wilayah Kelurahan Bira jadi tentu Lurah di masa itu tahu sejauh mana status aset berupa lahan yang dimaksud. Jadi penting untuk mendalami keterangannya nanti,” terang Akbar Polo.

Ia juga berharap Kejati Sulsel mendalami dasar adanya peralihan kepemilikan aset milik Kementerian PUPR ke tangan pihak ketiga. Apakah sudah sesuai prosedur dalam hal ini melibatkan Dirjen Kekayaan Negara di Kementerian Keuangan atau sama sekali tidak melibatkannya.

“Kasus ini harus betul-betul diseriusi oleh Kejati. Bukannya sejak awal Kejati berkomitmen dalam penyelamatan seluruh aset negara maupun daerah yang belakangan banyak berkasus diantaranya diambil alih oleh pihak ketiga atau dijual diam-diam,” harap Akbar Polo.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) Firdaus Dewilmar berjanji akan memaksimalkan penyelidikan terhadap kegiatan yang ditaksir merugikan negara atau perekonomian negara tersebut.

“Saya akan evaluasi kinerja penyidiknya agar bisa maksimal dalam penanganan kasusnya. Kasus ini saya pastikan berjalan karena terkait juga dengan komitmen kami sejak awal dalam hal penyelamatan aset negara,” jelas Firdaus.

Selain pendalaman data dan saksi-saksi terkait nantinya, pihaknya juga segera berkoordinasi dengan Dirjen Kekayaan Negara di Kementerian Keuangan untuk mengecek sejauh mana status aset milik PUPR yang dikabarkan sudah beralih pengelolaan ke pihak lain.

“Kita cek apakah peralihan statusnya sudah memenuhi prosedur atau jangan jangan di buku aset Kemenkeu masih terdaftar sebagai aset tapi secara fisik ternyata sudah beralih status kepemilikan ke orang lain. Nah ini kita akan dalami lagi,” terang Firdaus.

Bidang pidana khusus (pidsus) Kejati Sulsel menyelidiki adanya dugaan korupsi penjualan aset milik Kementerian PUPR berupa lahan yang berlokasi di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Makassar itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: PRINT-89/P.4/Fd 1/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019.(*)

PEMKOT-Makassar