banner dprd mkassar
HUKUM  

Usai Dieksekusi, Sekda Toraja Ajukan Peninjauan Kembali ke MA

Sekda Toraja Utara, Lewaran Rante La'bi saat menjalani sidang.
pemprov sulsel

SUARACELEBES.COM, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Toraja Utara (Torut), Lewaran Rante La’bi memutuskan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan kasasi atas kasus korupsi proyek pembebasan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Toraja Utara (Torut) pada 2011-2012.

PK diajukan Lewaran karena keberatan dianggap bersalah menikmati uang hasil  korupsi sehingga dijebloskan ke dalam Rutan Makale selama tiga tahun berikut denda Rp100 juta subsider 4 bulan penjara serta keharusan mengganti kerugian negara sebesar Rp281 juta.

“Saya atas nama klien saya akan mengajukan PK. Sebenarnya hari ini memori PK sudah mau kami masukkan. Hanya saja berhubung ada halangan maka mungkin Senin, 24 Juli,” ujar penasihat hukum Lewaran, Samuel Paembonan

Menurut Samuel, dia dan kliennya keberatan karena MA menetapkan dirinya bersalah. Padahal sebelumnya hakim Pengadilan Tingkat pertama justru membebaskan dirinya.

Samuel berharap memori PK yang akan diajukannya ke Pengadilan Tipikor Makassar dapat mengubah nasib Lewaran di penjara.

Adapun point memori PK yang diajukan diantaranya adanya bukti baru atau novum, adanya pertentangan putusan serta terdapatnya kehilafan hakim dalam putusan.

Samuel mengatakan, kliennya tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak merugikan keuangan. Hal itu sesuai dengan  fakta yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan saksi ahli serta bukti dokumen pada persidangan lalu.

Hal itu tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Lewaran baik dalam kapasitasnya sebagai Sekda maupun sebagai PPK.

“Pembebasan lahan untuk pembuatan rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Tidak ada bukti klien saya menikmati aliran dana, tidak menguntungkan dirinya maupun orang lain,” jelas Samuel.

Adapun soal kerugian negara sebesar Rp281 juta yang menurut jaksa timbul karena perbuatan terdakwa dijawab Samuel sebagai kesalahan kaprah  jaksa yang mengabaikan perhitungan biaya pajak penghasilan sebesar 5%, biaya pembebasan hak sesuai aturan sebesar 1% serta biaya pertimbangan teknis sebesar 1.5%. Ketiga kewajiban pemilik hak didasari aturan dalam undang-undang.

Terpisah, Humas PN Makassar, Muhammad Anzar Majid, mengaku menunggu permohonan PK tersebut. Anzar mengatakan pengajuan PK adalah hak setiap warga negara yang diatur undang-undang. Namun dengan syarat ditemukan adanya novum atau bukti baru, terdapat dua putusan yang saling bertentangan serta terdapat kekeliruan yang nyata.

“Hal ini bisa dijadikan dasar untuk pengajuan PK,” ujar Anzar. Terkait novum, kata Anzar harus merupakan alat bukti yang tidak pernah dihadirkan dalam ruang sidang tetapi baru ditemukan belakangan saat putusan dijatuhkan. Tentu saja alat bukti ini akan diuji dulu di pengadilan apakah layak menjadi novum atau tidak.

Call Center PU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *